MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pajak Penghasilan (PPH) di wilayah kerja Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara mengalami pertumbuhan negatif 6 persen di tahun 2023.
Hal tersebut diungkapkan Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra dalam Media Gathering bertajuk 'Sinergi Publikasi, Membangun Negeri' yang di gelar di Hotel Claro Makassar, Selasa (10/10/2023).
Dibanding tahun lalu, penurunan pungutan PPH ini tertinggal jauh disebabkan berbagai aturan baru terkait program Pungutan Pajak Sukarela (PPS) yang ditiadakan.
"Khusus PPH mengalami pertumbuhan negatif 6 persen disebabkan tidak adanya lagi program pembayaran atau program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang pada tahun 2022 lalu pungutannya mencapai satu triliun tiga ratus delapannya puluh tiga miliar," ujar Arridel
Disamping itu, regulasi baru terkait peraturan pemerintah nomor 49 mengatur tentang dibebaskannya pajak bagi ornikel atau nikel. "Tahun sebelumnya bayar pajak," ucapnya
Terakhir, adanya aturan baru terkait tambang buah sawit (TBS) yang penyerahannya dikembalikan ke pabrikan juga sangat menekan pungutan pajak.
"Untuk pabrik minyak sawit ada metode baru untuk pungutannya. Jika sebelumnya pungutan sebesar 10 persen, saat ini berubah menjadi 1,5 persen. Ini menyebabkan tertekan penerimaan pajak kita," ungkapnya
Meski PPH mengalami penurunan, Arridel tetap optimis mampu mencapai target tahunan sebesar 17,9 Triliun, "Saat ini di triwulan ke empat pungutan PPN dan PPH sudah mencapai 12,5T atau 70,33 persen,"
Arridel menjelaskan, dari 12,5 Triliun pungutan Pajak di wilayah kerjanya di dominasi oleh pajak penghasilan 6,6 Triliun dan disusul pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan barang mewah 5,3 Triliun
"Kita tetap berharap mampu mencapai target karena kita lihat Sulsel menjadi salah satu area yang tumbuh secara perekonomian, inflasi terjaga dan kita terus bangkit perekonomian, tetap menjadi kota ramai yang membantu kita tetap on the trek, 70,33 persen. Karena memang kontrak kerja kami dengan pimpinan itu di triwulan ke tiga pencapaian 70 persen dan alhamdulillah masih tercapai," ungkapnya
"30 persen yang belum tercapai kami akan banyak bertumpuh pada setoran administrasi pemerintahan atau belanja pemerintah baik selatan barat dan. Ini sedang banyak belanja modal yang memungkinkan keluar pajak dari vendor baik PPH maupun PPN. Ini yang kita harapkan krn siklusnya seperti itu, suasana pemilu mungkin banyak partai yang akan melakukan pengadaan logistik, begitu juga KPU. Kita berharap dari situ target 30 persen tertutupi," tutupnya. (Hikmah/B)
