Fasruddin Rusli dengar Curhatan Warga Soal BPJS Kesehatan dan PDAM

  • Bagikan
Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli saat menggelar temu konstituen dengan warga Jalan Cilallang Jaya II, Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Senin (31/7).

MAKASSAR, RAKYATSUL.CO - Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli kembali melaksanakan agenda temu konstituen daerah pemilihan (dapil) I meliputi tiga kecamatan, yakni Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang. Itu dalam agenda Reses Ketiga Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2022-2023.

Pada titik pertama, Fasruddin Rusli bertemu tatap muka dengan warga Jalan Cilallang Jaya II Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini, Senin (31/7). Ada beberapa keluhan masyarakat Buakana tersebut. Mayoritas, mereka curhat persoalan BPJS Kesehatan dan persoalan air bersih PDAM.

"Jadi, masyarakat Kelurahan Buakana terkhusus Jalan Cilallang Jaya II ini mengeluhkan soal BPJS Kesehatan. Banyak warga tak mengetahui secara pasti masalah BPJS Kesehatan ini," ungkap Fasruddin Rusli.

Kata Anggota Fraksi PPP DPRD Makassar itu, tak sedikit warga memahami pelayanan dalam BPJS Kesehatan. Mereka mengambil layanan kesehatan kelas I padahal tak ada perbedaan dalam hal pelayanan kesehatan. Sehingga, dirinya memberikan edukasi agar tak ada lagi masalah saat ingin mendapat pelayanan kesehatan ini.

"Banyak juga masalah masyarakat di perusahaan terkait pembayaran BPJS Kesehatan. Pasca covid kemarin, mereka tidak mampu membayar karena putus kontrak sehingga terjadi tunggakan. Nah ini kita coba komunikasikan ke BPJS agar memberikan kebijakan keringanan pembayaran," ujarnya.

"Kita sudah minta masyarakat khusus di Cilallang untuk mendatangi BPJS untuk mendapat keringanan. Jadi, ada pemotongan dua tahun jika mereka memiliki tunggakan. Itupun bisa dicicil," tambahnya.

Tak hanya itu, Acil--sapaan akrabnya, memberikan solusi sebagai upaya melayani masyarakat dari sektor kesehatan. Di mana, warga prasejahtera mengalihkan layanan BPJS Kesehatan mandiri ke pemerintah lewat KIS anggaran APBN/APBD.

"Syaratnya menyiapkan surat keterangan tidak mampu, fotocopy KK dan KTP. Kemudian, meminta BPJS mengalihkan ke layanan KIS milik Pemkot Makassar. Semua ada anggarannya, baik APBN maupun APBD," tukasnya.

Acil juga menyampaikan keluhan masyarakat persoalan air bersih PDAM. Tak sedikit warga Jalan Cilallang belum mendapatkan pelayanan air bersih. "Masyarakat juga keluhan air bersih. Hal ini kita akan tindaklanjuti dengan berkoordinasi ke PDAM," jelasnya.

Acil menyampaikan, semua keluhan masyarakat dalam agenda reses akan dimasukkan dalam informasi pemerintah daerah dan rapat Paripurna. "Ada Paripurna reses, ini yang kami perjuangkan aspirasi masyarakat selama reses kita lakukan," tegasnya. (*)

  • Bagikan