DPRD Wajo Gamang Gelar RDP Perjalanan Dinas Bappelitbangda Tahun 2021

  • Bagikan
Pelita Hukum Independen (PHI) Wajo saat menggelar aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Rabu (1/1/2023).

WAJO, RAKYATSULSEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo dinilai gamang untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappelitbangda Kabupaten Wajo.

Pernyataan itu diutarakan Pelita Hukum Independen (PHI) Wajo saat menggelar aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Rabu (1/1/2023).

Ketua PHI Kabupaten Wajo, Sudirman menilai ada keraguan dari teman-teman di DPRD Kabupaten Wajo untuk menggelar RDP terkait pertanggungjawaban perjalanan dinas Bappelitbangda.

Padahal RDP dinilai penting untuk mengetahui serapan serta rincian pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilakukan Bappelitbangda dimasa pandemi Covid-19 tahun 2021 lalu.

"Teman-teman DPRD harus pahami bahwa RDP diminta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, bukan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya, Rabu (1/2/23).

Hal tersebut dilakukan mengingat kasus Dugaan kasus korupsi perjalanan dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Wajo tak kunjung selesai.

Ketua PHI Wajo, Sudirman meminta kepala Bappelitbangda untuk memberikan penjelasan terkait serapan anggaran perjalanan dinas tahun 2021.

"Kami hanya meminta penjelasan kepada Bappelitbangda terkait transparansi anggaran yang digunakan dalam perjalanan dinas tersebut," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua penerima aspirasi DPRD Wajo, Junaedi Muhammad mengaku sedikit ragu untuk menggelar RDP. Sebab pada saat kasus dugaan Korupsi Kemenag Wajo, banyak Legislator Wajo yang dipanggil menjadi saksi karena menggelar RDP bersama Kemenag terkait kasus korupsi Bantuan Operasional Pesantren (BOP) pada tahun 2020 lalu.

"Saat ini kami hanya menghargai APH yang sementara melakukan proses penyelidikan, pelan tapi pasti kami juga akan dipanggil sebagai saksi," tegasnya.

Untuk RDP sendiri kata Junaedi Muhammad, pihaknya belum bisa memberi penjelasan. "Belum bisa diputuskan, RDP itu tergantung pimpinan," tutupnya. (Muis)

  • Bagikan