DPRD Sulsel Adukan BPJS Kesehatan Makassar ke Pusat

  • Bagikan
MENGADU. komisi E yang membidangi kesehatan juga mendatangi kantor BPJS pusat di Jakarta, Kamis (6/4/2024). foto: Suryadi/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Perjuangan DPRD Sulsel untuk membantu anak-anak disabilitas di Makassar tidak sekadar isapan jempol belaka. Setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Makassar belum lama ini.

Kini secara resmi komisi E yang membidangi kesehatan juga mendatangi kantor BPJS pusat di Jakarta, Kamis (6/4/2024).

Rombongan DPRD Sulsel tersebut, dipimpin langsung ketua Komisi E, Rahman Pina. Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar BPJS tidak membiarkan anak- anak berkebutuhan khusus di Makassar terkatung katung.

"Kami minta BPJS untuk melanjutkan kerjasama dengan Klinik Cerebellum yang selama ini menjadi tempat anak- anak disabilitas menjalani terapi," kata Rahman Pina via telepon, Jumat (7/4/2023).

Pada kesempatan pengaduan aspirasi ini. Anggota DPRD diterima langsung Deputi Direksi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi BPJS Kesehatan Siswandi.

Ia yang menerima kunjungan DPRD Sulsel mengapresiasi perjuangan para legislator atas nasib warga berkebutuhan khusus di Makassar. Ia pun berjanji akan menyelesaikan persoalan dengan Klinik Cerebellum secepatnya.

"BPJS menyampaikan terima kasih atas kunjungan DPRD Sulsel dan akan menyelesaikan masalah terkait Klinik Cerebelum secepatnya," kata Siswandi dalam pertemuan yang juga dihadiri staf ahli Gubernur Sulsel, Dr Jayadi Nas.

Hanya saja, pihak BPJS Kesehatan juga meminta agar pihak klinik mengikuti semua kesepakatan kerjasama dengan BPJS.

"Tentu pihak Klinik Cerebellum juga harus menjalankan kesepakatan dengan BPJS," kata Siswandi yang saat menerima rombongan DPRD didampingi sejumlah pejavat BPJS pusat dalam rekaman singkat.

Selain berjanji akan menyelesaikan masalah klinik Cirebellum, Siswandi juga menyatakan tidak segan- segan memproses pegawai BPJS, jika ada yang bekerja tidak profesional terkait belum adanya kelanjutan Klinik Cerebellum.

Diketahui, akibat tersendatnya kerjasama antara BPJS dengan klinik yang terletak di Jalan Swadaya, Panakkukang itu, perawatan 407 pasien disabilitas menjadi terkatung- katung. Inilah yang menjadi alasan sehingga Dhila Hakim, orangtua disabilitas nekat menerebos blokade Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) saat Jokowi berkunjung ke Makassar pekan lalu. (Suryadi/B)

  • Bagikan