MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemanfaatan tanah masyarakat dengan metode pemberdayaan telah diterapkan pemerintah di beberapa sektor.
Metode yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini juga telah diadopsi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan menerapkan pemberdayaan atas sertifikat hak atas tanah masyarakat.
Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat peserta program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah (Kakanwil) Sulsel memberikan sosialisasi pemberdayaan tanah masyarakat Model Kemitraan yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Selasa (15/3/2022).
“Kegiatan ini adalah Rakor gugus tugas reforma agraria tingkat Provinsi dan menghadirkan seluruh perwakilan kantor pertanahan BPN 24 kantor pertanahan se-Sulsel,” kata Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di Makassar.
Menurutnya, bahwa Sulsel, merupakan titik pertumbuhan baru di Indonesia Timur, kawasn ini sejak dari dulu menjadi kawasan tradisional dan Sulsel menjadi efektif karna penghubung Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang mempunyai posisi yang sangat strategis.
“Permasalahan hari ini ada warisan masalah masa lalu yang belum terselesaikan, ada tanah transmigrasi yang belum tersertipikatkan. Ini merupakan tugas pemerintah,” jelasnya.
Selanjutnya kata dia, ada peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial di kawasan hutan. Lanjutanya tumpang tindih diperuntukan untuk kawasan hutan dan non kawasan hutan.
“Dan juga terkait tambang dan izin tambang dengan area penggunaanya sekitar 1,3 juta yanng masahnya ini ada 1/4 total dari luas wilayah di Sulsel,” jelasnya.
Dia menambahkan, pada sisi lain ada ruang dengan dibentuknya IKN di Kaltim, akan bertambah kebutuhan terutama kebutuhan lahan. Dimana orang-orang akan banyak bermukim dan pindah bekerja disini.
“Lalu apa yang bisa dihasilkan, diketahui bahwa indeks input dengan nilai 2,4 triliun antara Sulsel dan Kaltim, sebelum ada IKN ini potensi yang luar biasa. Kita juga tidak tau setelah ada IKN mungkin akan bertambah, tapi tantangan yang dan permasalahan harus cepat di selesaikan,” terangnya.
Ia berharap Kanwil BPN bisa lebih tegas mengaitkan antara kerja-kerja kantor BPN. Yang biasa dalam hal ini sertipikasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Jadi, orientasi dampak yang diutamakan, orang yang dapat sertifikat berapa kesejahteraanya apakah sudah meningkat, selanjutnya penyelesaian peta infikatif tumpang tindih tadi. Ini kalau tidak selesai ruang gerak tidak di selesaikan potensi yang dimiliki Sulsel,” tegasnya.
