BBM (Bahan Bakar Mahal), Hari Ini Mahasiswa Demo Besar-besaran

  • Bagikan
Aksi Demo Warnai Penolakan Kenaikan BBM di Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Keputusan menaikan harga BBM itu memicu aksi penolakan di sejumlah daerah.

Harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Azhari Ilham, menyayangkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Janganlah terus membebani rakyat kecil. Baru-baru masyarakat terkena dampak Covid-19 sehingga banyak yang kehilangan pekerjaan dan usahanya banyak yang amburadul," ujar Ari.

Oleh sebab itu, politisi NasDem itu menilai kebijakan tersebut membuat masyarakat belum siap dan kuat secara ekonomi untuk menerima kenaikan BBM. Menurutnya, hal itu justru akan menyulitkan masyarakat.

"Kami sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Makassar akan mengusahakan di pusat bahwa kondisi masyarakat belum siap dengan kenaikan BBM," tuturnya.

Menurutnya, harga BBM yang naik otomatis akan menderek kenaikan bahan pokok. Kenaikan BBM akan memicu kenaikan bahan-bahan yang lain di tengah kesulitan masyarakat.

Skema Bantuan Langsung Tunai atau BLT dari pemerintah dinilai hanya membantu segelintir masyarakat saja. Padahal, kata dia, dampak kenaikan BBM berdampak terhadap seluruh masyarakat.

"Bayangkan kenaikkan BBM berdampak pada kebutuhan pokok lainnya. Kasihan juga nelayan kita," tuturnya.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah pusat menunda pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN pasalnya membutuhkan anggaran yang besar.

"Kenapa bukan itu saja yang ditunda dulu baru fokus pada pemilihan ekonomi, kalau masyarakat sudah siap baru naikkan BBM," paparnya.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Andi Syafiuddin Patahuddin menyatakan secara tegas menolak kenaikan harga BBM. "Sikap kami Fraksi PKS DPRD Provinsi sejalan dengan DPR RI dan kabupaten kota menolak tegas kenaikan harga BBM," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh ke semua sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari kebutuhan ibu rumah tangga, bisnis, pariwisata, pertanian, perkebunan, kelautan, jasa, transportasi dan hal lain.

  • Bagikan