oleh

Gerbang Tani PKB Tolak Rencana KKP Terapkan Penangkapan Ikan Terukur ke Investor Asing

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO –  Ketua Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad menolak rencana Kementrian Perikanan dan Kelautan (KKP) menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk investor asing.

Sebab menurutnya, kebijakan tersebut sangat mungkin akan menimbulkan gesekan antara nelayan besar dan nelayan tradisional. Apalagi zona penangkapan ikan dibagi kuota komersial, non komersial dan tradisional. Katagori pembagian ini mudah diskenariokan, namun akan menimbulkan banyak masalah di lapangan, apalagi di Indonesia selama ini pengelolaan lautnya masih dengan cara unregulated dan unreported.

“Tentu ini akan menyebabkan peminggiran secara sistematis potensi nelayan lokal dan tradisional di Indonesia. Kebijakan ini sangat tergesa-gesa dan belum ada kajian yang mendalam. Semestinya KKP mulai mempersiapkan tata kelola laut yang baik dan regulated terlebih dahulu, dan itu membutuhkan kajian dan persiapan yang mendalam,” beber Idham Arsyad, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (25/11).

Dalam pernyataannya, Menteri Perikanan dan kelautan, menyampaikan bahwa dalam penerapan penangkapan ikan terukur nanti akan dibagi ke dalam 6 zona wilayah penangkapan dengan potensi yang sangat besar kurang lebih 12 juta ton.

“Penentuan zonasi dan kebijakan yang semata-mata pertimbangan ekonomi, tanpa diberengi program-program penguatan nelayan tradisional, sama aja dengan menjual laut kita ke pihak asing,” ujar Ketum DPN Gerbang Tani itu.

Menurutnya, semestinya pemerintah (KKP) mengedepankan strategi penguatan nelayan-nelayan lokal, dimana selama pandemi mereka sangat terpukul karena import ikan yang tidak berjalan efektif yang disebabkan karena adanya pembatasan sosial ataupun faktor lainnya.

“Jika dalam tahap pemulihan, nelayan-nelayan tradisional dihadapkan pada investor asing, maka mereka pasti akan susah bangkit,” ujarnya.

Ditambah dengan terbitnya Perpres 85/2021, lanjut Idham, Kementrian Kelautan dan Perikanan juga menaikkan pendapatan negara non pajak yang sampai 400 persen, juga menjadi pukulan telak yang dialami nelayan.

“Penangkapan ikan secara besar besaran akan menyebabkan program blue carbon akan terganggu. Sebab laut akan semakin ramai dan dikotori oleh kapal kapal penangkap ikan dengan gross ton yang sangat besar. Jadi alih alih kita memanfaatkan blue carbon, malah Indonesia akan tercatat sebagai negara dengan peningkatan emisi karbon dari sektor kelautan yang sangat tinggi. Hal ini juga bertentangan dengan arahan bapak presiden RI, Joko Widodo yang menargetkan net zero emission di tahun 2050,” tutup mantan Sekjend KPA ini. (*)