oleh

Tak Ada Kerugian Negara, Kejati Sulsel Hentikan Pengusutan Kasus RS Internasional di Takalar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menghentikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional di Kabupaten Takalar. Alasannya, tak ada kerugian negara dalam pengusutan kasus tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Muhammad Idil mengatakan perkara ini sudah tidak lagi berproses di Kejati Sulsel sebab sudah dihentikan. Pengadaan lahan yang awalnya diduga ada pelanggaran hukum didalamnya tidak ditemukan.

“Itu sudah dihentikan karena pengadaan lahan itu tidak ditemukan permasalahan terutama terkait harga,” kata Idil yang ditemui di Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (19/11).

Meski ada sejumlah orang yang dipanggil Kejati Sulsel untuk dimintai konfirmasi, sambung Idil, namun dalam perjalanan perkaranya tidak ditemukan ada kerugian negara sehingga kasusnya tidak naik sampai pada tahap penyidikan.

Terkait siapa-siapa saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan perihal kasus ini, idil enggan membeberkan. “Beberapa orang dimintai keterangan dan dokumen yang telah dikumpulkan, tidak ditemukan permasalahan terhadap harga,” ungkap dia.

Informasi yang dihimpun Harian Rakyat Sulsel, ada empat pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar yang diperiksa untuk dimintai keterangan Kejati Sulsel. Mereka adalah Kabid Aset Gazali Machmud, Kabid Keuangan Edy Badang dan dua orang lainnya yaitu Camat Galesong Utara dan Kades Seng Batu-batu.

Kasus ini sendiri berproses di Kejati Sulsel setelah ada laporan dari Lembaga Anti Korupsi (Laksus) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan pembangunan Rumah Sakit Skala Nasional di Kabupaten Takalar.

Waktu itu, Kejati Sulsel mengatakan bukan hanya memeriksa keempat saksi itu. Penyelidik akan mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya yang mengetahui persoalan tersebut.

Direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus), Muh Ansar sebelumnya mengaku mendukung langkah Kejati Sulsel untuk memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Takalar.

Pemeriksaan tersebut guna mendalami laporan dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit standar internasional di Desa Aeng Batu batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

“Kami baru saja menerima informasi dari Kejati. Pihak Kejati mulai akan memeriksa pejabat terkait,” kata Ansar waktu itu.

Menurut Ansar, kuat dugaan markup atau manipulasi harga lahan oleh pihak Pemkab Takalar pada pembebasan lahan RS standar internasional. Anggarannya pun mengeluarkan dana sekira Rp12 miliar.

Dimana, kesalahan mendasar proyek tersebut lantaran tidak adanya studi kelayakan dan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Ansar juga menduga harga pembebasan lahan Rumah Sakit Takalar sangat mahal dan tidak mendasar pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

“Seharusnya meski memakai harga pasar, Pemkab Takalar melalui tim apresialnya menjadikan NJOP untuk acuannya. Sebab NJOP menjadi dasar perhitungan harga pasaran,” jelasnya. (Isak)