oleh

Tiga Bulan Tak Ada Listrik, Pengelolaan Listrik di Barang Caddi Diminta Diaudit

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Protes warga Pulau Barang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang sudah tiga bulan tak bisa menikmati fasilitas kelistrikan akibat genset rusak mendapat respon dari anggota DPRD Makassar.

Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir meminta agar pengelola genset di pulau tersebut diaudit.

“Seharusnya kan pengelola di Barang Caddi menyampaikan laporannya secara akuntabel ke masyarakat dan pemkot sehingga dicarikan solusi. Jangan terjadi masalah begini baru mau diserahkan ke Pemkot,” ujar Wahab, Rabu (17/11).

Diketahui, dua buah genset yang menjadi penyokong kelistrikan di Pulau Barang Caddi sudah tiga bulan rusak. Genset tersebut merupakan hibah dari Pemkot Makassar sehingga sistem dan manajemen pengelolaannya diserahkan sepenuhnya ke masyarakat.

“Dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada plus minus pengelolaan yang dikelola oleh rakyat. Masa ada orang yang bertindak atas nama masyarakat, mengelola anggaran masyarakat tiba-tiba menyatakan pailit, tidak mungkin lah. Harus disampaikan secara akuntabel pertanggungjawabannya,” beber Wahab.

“Tidak boleh pengelola itu melepaskan tanggung jawab begitu saja. Harus diaudit dulu karena ini kan uang rakyat,” imbuhnya.

Karena berstatus hibah, kata dia, anggaran perbaikan genset tersebut tidak bisa serta merta dilakukan menggunakan anggaran pemerintah kota.

“Kita prihatin terhadap kondisi itu. Tapi ya, mohon maaf, ada tata cara pengelolaan yang melibatkan uang negara,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara musyawarah. Pemerintah kota, pemerintah kecamatan, pengelola genset, dan warga harus duduk bersama untuk mencari muasal persoalan tersebut, dan merembukkan solusinya.

“Kalau pengelola menyerah, apa penyebabnya. Kalau ada seperti itu harus duduk bersama mencari solusi bijak. Diaudit dulu pengelolaannya baru kita cari jalan keluarnya,” pungkas Wahab.

Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto yang mendapat laporan terkait persoalan tersebut langsung memerintahkan stakeholder terkait untuk melakukan penanangan. Kata dia, seluruh masyarakat Makassar, termasuk yang di kepulauan berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama dari pemerintah.

“Saya sudah perintahkan untuk tangani persoalan di sana. Masyarakat harus dibantu, semua berhak dapat bantuan dan fasilitas, Insyaallah secepatnya tertangani,” ucap Danny. (*)