oleh

Tegas, Ketua PNKT Ancam Pidanakan Karang Taruna Ilegal

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Nasional (PNKT), Dr Didik Mukrianto menegaskan tidak ada dualisme Karang Taruna di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut disampaikan Didik dalam Webinar yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengangkat tema “Upaya Pembangunan Generasi Muda yang Berkarakter Kebangsaan Indonesia Melalui Pemberdayaan Karang Taruna”.

Webinar yang digelar hari Senin, (15/11/2021), juga dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar Baharuddin, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Edi Suharto, Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri, Risnandar Mahiwa, Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Nasional Karang Taruna, Gibran Rakabuming Raka, dan Bupati Banggai, H.Amirudin.

Ketum PNKT, Didik Mukrianto dalam forum itu menegaskan bahwa tidak ada dualisme Karang Taruna di Sulawesi Selatan karena Temu Karya yang sah secara legal dan konstitusional adalah Temu Karya yang menetapkan Harmansyah sebagai Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan.

Diketahui, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari masih ngotot mengklaim diri sebagai Katua Karang Taruna Sulsel yang sah. Pernyataan tersebut masih dilontarkan Andi Ina saat menghadiri Temu Karya yang digelar Karang Taruna “abal-abal” di Toraja Utara, Sabtu lalu (13/11). Di Temu Karya tersebut terpilih secara aklamasi Harun Rante Lembang sebagai ketua Karang Taruna Toraja Utara yang tidak sah alias abal-abal.

Andi Ina adalah Ketua DPRD Sulsel. Sementara Harun Rante Lembang juga adalah Anggota DPRD Toraja Utara. Keduanya terancam akan disomasi Pengurus Nasional Karang Taruna jika pelanggaran mencatut nama organisasi Karang Taruna masih dilakukan.

“Perlu saya sampaikan bahwa Temu Karya yang dilakukan sebelum penetapan Bung Harmansyah, kami melihat potensi-potensi ilegal dan inkonstitusional. Kami akan mengambil langkah-langkah hukum jika diperlukan, apabila memang pelanggaran-pelanggaran konstitusional ini segera tidak dihentikan,” tegas Ketum PNKT, Didik Mukrianto.

Didik menjelaskan bahwa ketika berorganisasi maka kita punya konstitusi. Punya aturan main dan rule. Dan ketika bicara rule dan aturan main, maka disitulah pedoman dasar kita melakukan konsolidasi kelembagaan termasuk organisasi.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa bahwa di Sulawesi Selatan Temu Karya Daerah atau Temu Karya Provinsi yang legal dan konstitusional ada Temu Karya yang menetapkan Harmansyah sebagai ketua.