oleh

Kasus Gratifikasi, Edy Rahmat Dituntut Lebih Ringan dari Nurdin Abdullah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Eks Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) empat tahun penjara dan denda Rp 250juta.

Tuntutan Edy tersebut dibacakan JPU KPK dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi bersama Nurdin Abdullah (NA) di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Senin (15/11).

JPU KPK Zaenal Abidin mengatakan, Edy turut serta dalam penerimaan suap oleh Agung Sucipto sehingga pihaknya menilai terdakwa bersalah melakukan pidana suap.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

“Menjatuhkan pidana terhadap Edy Rahmat berupa pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta subsidair selama tiga bulan kurungan,” kata Zaenal Abidin.

Menurut dia, Edy dituntut 2 tahun lebih ringan dari tuntutan Nurdin Abdullah yakni 6 tahun kurungan lantaran kualifikasi pembuktian antara Edy Rahmat dan Nurdin Abdullah berbeda. Di mana, pada tuntutan Nurdin Abdullah ada pasal gratifikasinya sementara Edy Rahmat tidak ada.