oleh

WALHI Sulsel Soroti Pelepasan Kawasan Hutan di Gowa

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel menyoroti kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Gowa terkait rencana pemerintah melepas kawasan hutan di Kabupaten Gowa.

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin menilai, sejauh ini dirinya belum melihat urgensi pelepasan kawasan hutan tersebut. Apalagi luasnya mencapai 1.852,379 Ha, lalu akan menyusul 14.397,68 Ha lainnya.

“Saya sampai saat ini belum mengerti dan memahami maksud, motif serta urgensi permohonan pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Gowa,” ucap Muhammad Al Amin, Sabtu (13/11).

“Malah menurut saya, rencana pelepasan kawasan hutan tersebut akan semakin meningkatkan kerentanan dan menambah resiko bencana, baik di Kabupaten Gowa maupun di Kota Makassar,” tambahnya.

Amin mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi dan Pemkab Gowa perlu membuat program bersama dan bekerja keras untuk memulihkan kawasan hutan guna mengembalikan daya dukung lingkungan hidup di daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang, terutama di bagian hulu.

Jika pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan investasi, kata dia, maka hal tersebut sangat berisiko. Pihaknya akan melakukan kajian terkait risiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari rencana pelepasan kawasan hutan tersebut untuk menjadi pertimbangan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Kalau pemerintah ingin meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan, saya kira ada banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus mengubah status dan fungsi kawasan hutan,” paparnya.

“Perhutanan sosial salah satunya. di mana masyarakat bisa difasilitasi untuk mengembangkan agroforestri, sehingga masyarakat dapat pendapatan dan hutan dipulihkan kembali,” jelasnya.

Sebelumnya, 1.852,379 hektare (Ha) lahan hutan di Kabupaten Gowa telah dilakukan penataan batas dan siap keluar dari kawasan hutan. Ribuan lahan hutan ini tinggal menunggu pengesahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Sitti Nurbaya.

Terpisah, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, hal ini penting dilakukan agar pemerintah daerah dan masyarakat bisa mendapatkan kepastian mana wilayah yang masuk dalam kawasan hutan dan wilayah yang sudah keluar dari kawasan.

“Kita berharap ini bisa segera disahkan sehingga kita memiliki kepastian baik itu dari sisi hukumnya dan juga masyarakat juga memiliki kepastian tentang hak kepemilikannya,” ucap Adnan belum lama ini.

Apalagi, menurut dia, kondisi eksisting di Kecamatan Tinggimoncong sudah banyak tempati oleh masyarakat. Sehingga memang harus dikeluarkan dari kawasan hutan.

Selain itu, dengan adanya kejelasan ini, kata dia, akan semakin mempermudah pengusaha berinvestasi di Kabupaten Gowa terutama di wilayah Malino Kecamatan Tinggimoncong.

“Kita sangat membutuhkan kepastian hukum ini, karena Malino terutama Kecamatan Tinggimoncong secara keseluruhan memiliki magnet dalam berinvestasi khususnya di bidang pariwisata,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Hariani Samal mengatakan, luas kawasan hutan Kabupaten Gowa yang mengalami perubahan secara keseluruhan adalah 16.250,68 Ha.

Hanya saja, yang masuk dalam perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan baru 1.852,379 Ha yang sudah dilakukan penataan batas.

“Sementara sisanya 14.397,937 Ha yang belum kita lakukan penataan batas, kita rencanakan dan upayakan selesai pada 2022 mendatang,” ungkapnya. (Syamsi)