oleh

Dana CSR Takalar Dipakai Vaksinasi, Padahal Itu Gratis

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Satu per satu fakta penggunaan dana corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Takalar, mulai terkuak.

Peruntukan dana yang saat ini diusut oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan itu diungkap sendiri oleh kepala desa di Galesong Utara. Ternyata sebagian dana itu digunakan untuk membiayai vaksinasi dan pelatihan suatu produk undang-undang.

“Dana itu untuk vaksinasi dan membeli disinfektan. Ada juga digunakan untuk membiayai pelatihan produk undang-undang,” kata Kepala Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Junaid Daeng Ruppa, kemarin.

Pihaknya, kata Junaid, mengalokasikan dana CSR Rp30 juta untuk vaksinasi warga dan membeli cairan disinfektan. Adapun untuk pelatihan produk undang-undang dialokasikan sekitar Rp10 juta.

Junaid mengatakan, pihaknya menerima dana CSR pada 2020 sebesar Rp113 juta. Selain untuk vaksinasi dan pelatihan, dana itu juga diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Muhajirin sebesar Rp50 juta.

“Kami juga membeli perahu balap fiber Rp21 juta lebih,” beber Junaid.

Kades Aeng Batu-Batu, Syarifah Ratu Yuliani mengatakan, dana CSR itu masuk ke rekening kas desa dan tercatat sebagai bentuk pendapatan lain-lain desa.

“Penggunaannya pun setelah dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan segenap stakeholder,” ujar Syarifah.

Syarifah memastikan semua kegiatan-kegiatannya yang sudah dilaksanakan dan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) juga sudah rampung. Istri Ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (Apdesi) Takalar, Wahyudin Mapparenta itu tidak membeberkan kegiatan apa saja yang dilakukan dengan menggunakan dana tersebut.

Direktur Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan, Muhammad Ansar menyatakan keterangan sejumlah kepala desa semakin menguatkan pemanfaatkan dana CSR itu tidak sesuai peruntukannya. Menurut dia, tidak seharusnya dana itu digunakan untuk proses vaksinasi.

“Padahal kita tahu di seluruh Indonesia, vaksinasi warga untuk Covid-19 dilakukan dengan gratis. Tidak ada vaksinasi yang dibayar,” ujar Ansar.

Dia mengatakan, satu fakta itu malah akan membantu penyidik untuk terus mengusut perkara itu. Ansar menilai, keterangan kepala desa ihwal penggunaan dana CSR itu bisa jadi pintu masuk untuk meningkatkan perkara itu ke tahap penyidikan.

Pelaksana tugas Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Ajun Komisaris Besar Usman Hamzah memastikan akan menindaklanjuti semua informasi yang berkembang, baik yang terbuka maupun dari hasil pemeriksaan. Dia mengatakan, fakta-fakta itu akan didalami sambil menjadwalkan lanjutan pemeriksaan.

“Kami tidak bisa spekulasi. Tapi semua laporan dan keterangan akan direspons oleh penyidik,” ujar Usman.

Polda mengusut realisasi dana CSR di Galesong Utara karena diduga telah diselewengkan. Ada tiga perusahaan yang mengucurkan dana CSR tersebut yakni PT Alepu Karya Mandiri, PT Gasing Sulawesi, dan PT Banteng Laut Indonesia. Dari tujuh desa yang menerima CSR di Galesong Utara, penyidik baru memeriksa lima kepala desa yakni dari Desa Tamasaju, Desa Aeng Towa, Desa Sampulungan, Desa Tamalate, dan Desa Aeng Batu. (cr3/tir)