oleh

Akademisi Unhas Sebut Kisruh Hanura Sulsel Pertanda Kader Punya Kemapanan Politik

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Meski ditolak sebagaian besar DPC, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (DPP) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Wahyuddin M Nur sebagai ketua DPD Hanura Sulsel.

Langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh Wahyuddin jika resmi pimpin DPD Hanura Sulsel ? apakah 16 DPC yang menolaknya bakal diganti ?

Saat dikonfirmasi akademisi mempunya pandangan melihat hal ini? Serta melihat peluang Hanura ke depan di 2024 di Sulsel.

Menanggapi hal ini, Tasrifin Tahara Pengamat Antropologi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar berpandangan bahwa, gejolak internal partai Hanura adalah sebuah dinamika dalam sebuah tradisi politik.

“Kita harus memaknai gejolak di Hanura adalah sebuah kontestasi menuju sebuah partai yang mapan. Artinya kader partai Hanura mapan dan memiliki kapital dalam kontestasi,” ujarnya, Kamis (11/11/2021).

Lanjut dia, terlebih konfliknya pada titik penetapan pemilihan ketua DPD Sulsel, yang dimaknai bahwa semua kader memiliki kapasitas untuk membangun dan membawa partai lebih baik lagi sepanjang mereka yang merasa bisa menjadi ketua umum memiliki niat untuk memperbaiki partai.

“Mengapa seperti ini, kita tahu bahwa Partai Hanura harus kembali sebagai peserta baru dalam kontestasi di pemilu 2024, dan ini butuh energi besar untuk mengejar ketinggalan dengan partai lain semisal PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS dan lain-lain,” tuturnya.

Menurutnya, jika Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Wahyuddin M Nur sebagai ketua DPD Hanura Sulsel telah terbit, langkah awal adalah rekonsiliasi terhadap kader-kader yang semula menolak dan sedapat mungkin dirangkul kembali.

Untuk peluang ke depan, kata dia, partai Hanura berpeluang sepanjang rekonsiliasi kader cepat dan masing masing mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 karena dia yakin di daerah Partai Hanura masih memiliki kader yang memiliki basis massa.

“Tambahan pula, menghadapi perhelatan 2024 bukan hal yang gampang melawan beberapa partai yang saat ini berkuasa dan memiliki jaringan serta basis yang kuat di akar rumput,” demikian saran dia.

Diketahui, penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Hanura Sulsel, yang digelar Kamis malam, 28 Oktober 2021, di Hotel Sutomo, Makassar, dinilai catat prosedur.

Pasalnya, panitia sengaja menambah satu pasal dalam Tatib, yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi (PO).Padahal PO yang harus menjadi Pedoman pembuatan Tatib Pemilihan Ketua.