oleh

Kasus Penyerobotan Tanah di Bira Jadi Atensi DPRD Bulukumba

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.CO – Pimpinan dan anggota DPRD Bulukumba melakukan peninjauan ke lokasi penyerobotan tanah di di dusun Tanetang, desa Bira, kecamatan Bontobahari, Selasa (9/10) kemarin.

Dugaan penyerobotan tanah di dusun Tanetang ini menjadi atensi anggota DPRD Bulukumba, pasca adanya aspirasi dari Aliansi Masyarakat Bersatu Desa Bira beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal mengatakan, peninjauan ke lokasi melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kapolsek, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

“Peninjauan dilakukan untuk mengecek data dan fakta di lapangan, guna memastikan data yang ada di masyarakat bisa sinkron
dengan data yang ada di BPN, sehingga pengurusan tanah sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar legislator asal Fraksi PPP itu.

H Rijal pun meminta masyarakat agar sabar terkait dengan proses penangan sengketa ini, sebab DPRD Bulukumba butuh waktu untuk mencocokkan data yang ada di BPN Bulukumba dan yang ada di masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bulukumba, H Patudangi (F-Gerindra), meminta masyakat bahwa agar segera membuktikan hak kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah dan pajak bumi bangunan.

“Bukti kepemilikan dibutuhkan sebagai tanda hak milik, agar tidak ada yang mengklaim terkait kepemilikan tanah tersebut,” ujarnya.

Selain pimpinan DPRD Bulukumba, anggota anggota DPRD Bulukumba yang ikut serta dalam peninjauan lokasi sengketa tanah di dusun Tanetang, yakni HA Pangerang Hakim (PPP), H Safiuddin, S.Sos (PBB), Khaerul Ibrahim (PDIP), Supriadi, S.Sos (PAN), Zulkifli Saiye (PDIP), Ismail Yusuf (Berkarya), H Supriadi H Beddu (Hanura).

Peninjaun lokasi ini juga dihadiri pejabat ATR/BPN Bulukumba, Kapolsek Bontobahari, Camat Bontobahari, dan unsur pemerintah setempat. (Sal)