oleh

Bangkitkan Ekonomi, Plt Gubernur Sulsel Hapus Denda Pajak Kendaraan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memberikan insentif pajak kendaraan bermotor dan insentif bea balik nama kendaraan bermotor untuk masyarakat.

Tujuannya, kewajiban pajak masyarakat menjadi berkurang sehingga sumber dana masyarakat bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif yang bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Pemberian insentif pajak ini diatur dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2421/XI/Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandatangani di Makassar pada 8 November 2021.

Pemberian Insentif pajak ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 8 November 2021 dan akan berakhir pada 30 Desember 2021.

“Salah satu bentuk dorongan yang dapat dilakukan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Sulsel adalah dengan memberikan insentif pajak berupa keringanan dan pembebasan pajak,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (9/11).

Berdasarkan pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor l0 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pemberian insentif pajak berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak merupakan kewenangan gubernur.

Pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diberikan untuk Kendaraan Bermotor yang PKB-nya dibayar tepat waktu dan yang menunggak di bawah satu tahun, diberikan pengurangan pajak sebesar 2,5 persen.

Kendaraan Bermotor yang menunggak PKB satu tahun ke atas, diberikan pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 20 persen. Pengurangan pajak tahun berjalan sebesar 2,5 persen.

Pembebasan denda PKB, Kendaraan Balik Nama alamat asal dan tujuan dalam wilayah Sulawesi Selatan, diberikan Pembebasan BBNKB II pembebasan denda BBNKB dan PKB.

Pembebasan tarif progresif dari nama pemilik sebelumnya.
4. pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 25 persen dan PKB tahun berjalan sebesar 2,5 persen.