oleh

Sejalan dengan Perda, Wali Kota Apresiasi Fatwa MUI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerbitkan fatwa terkait haramnya memberi uang kepada pengemis.

Kata Danny, sapaan akrabnya, fatwa MUI tersebut sudah sejalan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Selain itu, juga sejalan dengan program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yakni operasi zero.

“Ini bukti bahwa apa yang dilakukan selama ini soal operasi zero anjal gepeng sudah berada pada jalur yang tepat,” ucap Danny.

Menurutnya, fatwa MUI yang mengharamkan memberi uang kepada pengemis bisa memudahkan pemerintah kota dalam melaksanakan penertiban. Ia menilai, maraknya anjal dan gepeng dikarenakan banyak masyarakat yang memberikan uang kepada mereka.

Ia pun meminta RT dan RW untuk terlibat dalam pendataan dan pengawasan terhadap warga yang kurang mampu di wilayahnya masing-masing. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan pelacakan bila ada warga yang membutuhkan bantuan.

“Ini juga untuk mencegah agar tidak ada lagi yang turun ke jalan untuk mengemis,” jelasnya.

Pelaksana tugas Kepala Satpol-PP Kota Makassar, Iqbal Asnan mengatakan, pihaknya bakal mengawal keputusan MUI dan menegakkan Perda demi mewujudkan Kota Makassar yang bebas anjal dan gepeng.

Kata dia, sejak operasi zero dilakukan, terjadi perubahan yang cukup signifikan soal jumlah anjal dan gepeng di jalanan.

“Kita sudah bergerak di 10 kecamatan dan terjadi penurunan yang sangat signifikan. Cukup berhasil menekan populasi mereka di jalanan,” bebernya.