oleh

Pimpinan OPD di Wajo Keluhkan Porsi Anggaran di APBD

WAJO, RAKYATSULSEL.CO – Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Wajo mengeluh dengan timpangnya porsi APBD 2021 dan APBD 2022. Pasalnya, adanya beberapa OPD yang mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dan ada juga yang minim porsi APBD.

Salah satunya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Wajo, Alamsyah, yang mengeluh dengan minimnya porsi anggaran di OPD yang dipimpinnya.

“Memang seperti itu (ada yang banyak ada yang sedikit), tapi kita tetap maksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan,” katanya, Selasa (2/11).

Kesbangpol Kabupaten Wajo, saat ini mengelola anggaran sebesar Rp1,8 M pada APBD 2021 ini. Jumlah tersebut telah masuk dalam belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai di Kesbangpol Wajo.

“Pada anggaran perubahan ada tambahan, sekitar 22 juta. Dana hibah ormas,” katanya.

Menurutnya, jumlah anggaran yang dikelola instansinya tersebut terbilang timpang, ketimbang OPD lainnya. Sebagai perbandingan, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo mendapat porsi anggaran sekitar Rp11 M pada APBD 2021.

Informasi dihimpun, belanja pegawai mencapai lebih dari Rp4 M serta belanja barang dan jasa lebih dari Rp6 M.

Kepala Bappelitbangda Wajo, Andi Pallawarukka, menyebutkan, besarnya anggaran di OPD-nya untuk penyusunan RP3KP dan perubahan RPJMD.

“Setahu saya yang besar untuk tahun ini hanya penyusunan RP3KP dan perubahan RPJMD. Selain itu kebanyakan bersifat rutin seperti penyusunan Perencanaan tahunan, monev, dll,” katanya.

Sayangnya, alumni STPDN itu tak merinci berapa berapa porsi anggaran setiap kegiatan yang disebutkan itu.

Diketahui, APBD 2021 Kabupaten Wajo mencapai Rp1,5 T. Pada usulan APBD 2022 mendatang, OPD yang dipimpin Andi Pallawarukka itu mengusulkan Rp10,5 M. (Mus)