oleh

Belum Bersertifikat, Ratusan Lahan Sekolah di Makassar Rawan Diserobot

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang berupa lahan sekolah ternyata masih banyak yang belum bersertifikat. Sekretaris Dinas Pendidikan, Amalia Malik mengakui hal itu.

Kata dia, dari total 370 sekolah yang dimiliki Pemkot Makassar, 140-an di antaranya belum memiliki sertifikat. Menurutnya, status lahan sekolah itu beragam. Ada yang tanah aset pemerintah, tanah yayasan, dan hibah. Inilah yang kemudian terus didorong agar Pemkot bisa memiliki bukti kepemilikan.

“Memang ada beberapa yang belum bersertifikat, itu sementara berproses semua. Termasuk yang hibah dari Kodam dan Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Rachmat Azis berujar, sejumlah bukti kepemilikan lahan sekolah tersebut masih tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah pusat.

Salah satu penyebabnya, kata dia, adanya pemindahan kewenangan pengelolaan sekolah. Misal, yang awalnya pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah pusat, kini diserahkan ke pemerintah kota. Alhasil, ada kemungkinan sertifikat-sertifikat tersebut tidak sepenuhnya diserahkan ke Pemkot..

“Jadi kemungkinan dokumennya itu masih tersimpan di pusat. Kan pernah juga sekolah jadi wewenang provinsi dan terakhir kan di pemerintah kota. Sama juga dokumen SMA, semua yang terkait dokumen SMA yang sebelumnya jadi kewenangan pemerintah kota sudah diserahkan ke pemerintah provinsi,” urainya.

Masih minimnya lahan sekolah yang bersertifikat membuat sekolah-sekolah ini rawan diserobot. Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mendorong pemerintah kota agar segera menuntaskan persoalan itu.

“Itu kan rawan konflik lahan makanya kita dorong eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanahan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan sertifikasi. Tanpa sertifikat, tidak punya dasar hak kepemilikan, berpotensi diserobot orang,” ungkap Wahab.

Anggota Komisi A Rachmat Taqwa Quraisy berujar, pihaknya meminta Dinas Pertanahan agar fokus dalam sertifikasi aset di tahun anggaran 2022, termasuk sertifikasi lahan sekolah. Dia menargetkan, 50 persen dari total 3.900-an lahan yang belum memiliki bukti kepemilikan, bisa segera disertifikatkan di tahun depan.

“Karena masih pandemi, PAD kan belum maksimal juga, jadi sertifikasinya harus bertahap. Kita lihat mana prioritas yang harus lebih dulu disertifikasi, termasuk sekolah itu,” pungkasnya. (Cr1)