oleh

Curhatan Warga Parangtambung ke Nurul Hidayat, Mulai Masalah Sampah Hingga UMKM

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat mendapat banyak keluhan dari warga Parangtambung. Mulai dari retribusi sampai sampai pelaku UMKM yang masih terpuruk.

Hal itu didengarkan Nurul saat Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2021-2022. Bertempat di Jalan Dg Tata, Kompleks Hartaco Indah, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Selasa (2/11).

Seperti masalah yang dihadapi pelaku UMKM. Nurul menyampaikan bahwa mereka harus diperhatikan sebab penjualannya dipastikan menurun karena pandemi Covid-19.

“Jadi misalnya kalau ada UMKM yang terpuruk, itu di Disperindag (sekarang Disdag) banyak sekali pelatihannya. Ada juga modal usaha 1.2 juta kalau tidak salah,” ungkap Nurul.

Nurul mengusulkan agar masyakarat yang memiliki usaha bisa mengajukan bantuan ke SKPD terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM maupun Dinas Perdagangan (Disdag). Bantuan itu berupa modal usaha atau pelatihan.

“Jadi bikin kelompok banyak-banyak, nanti saya kasih daftar nya apa-apa yang dilakukan di SKPD itu. Misalnya pelatihan, itu biasanya digelar di hotel,” sambung Legislator dari Fraksi Golkar ini.

Sementara untuk retribusi sampah, Nurul menyatakan bahwa pungutan itu sudah menjadi kewajiban bagi warga. Hal itu dilakukan demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita harus bayarkan itu, karena itu merupakan PAD kita dan nantinya dipakai lagi untuk program ke masyakarat. Tapi petugas yang minta harus ada karcisnya, kalau tidak ada jangan dibayar,” ujar Nurul.

Masalah lain adalah drainase. Tak sedikit warga yang mengeluhkan pembenahan drainase yang dilakukan setengah hati. Imbasnya pun tetap terjadi genangan di sepanjang jalan kompleks Hartaco.

“Kan itu masih ada setengah nya 110. Sudah saya masukkan ke pokok pikiran saya dan disampaikan di paripurna. Tinggal kita nanti mengawasi sudah sampai mana pelaksanaanya,” tutup Nurul.

Sebelumnya, salah satu warga, Abdul Akbar mengaku punya usaha yang kini terpuruk. Hal serupa, dikatannya, juga terjadi pada hampir semua pelaku UMKM.

“Jadi kami minta sama Bu Dewan agar pelaku UMKM ini bisa dibantu, minimal semoga ada bantuan modal,” tutup Akbar. (*)