oleh

MUI Sulsel Terbitkan Fatwa Haram Beri Uang ke Pengemis

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel menerbitkan fatwa haram memberi uang kepada pengemis di jalanan.

Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Sulsel Nomor 01 Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik yang diterbitkan pada 27 Oktober 2021.

Sekretaris Umum MUI Sulsel, KH Muammar Bakry menyampaikan, pihaknya menetapkan haram hukumnya mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Begitupun bagi pemberi diharamkan memberi kepada peminta-minta di jalanan maupun di ruang publik.

“Karena itu sama saja dengan mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik,” ungkap Muammar Bakry.

Dalam fatwa setebal tujuh halaman tersebut juga disampaikan bahwa hukum mengemis adalah haram jika yang melakukannya memiliki fisik yang utuh dan sehat namun malas bekerja.

Tetapi, hukumnya menjadi makruh jika yang melakukannya meminta di jalanan atau di tempat publik yang bisa membahayakan dirinya. “Misalnya bagi orang-orang yang punya keterbatasan seperti cacat fisik, ini hukumnya makruh,” jelas dia.

Dalam fatwa itu juga dikemukakan bahwa wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina pengemis dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai, kata Bakri, pemerintah mengeluarkan sanksi bagi pemberi namun pengemis dibiarkan merajalela.

“Kalau ada orang mengemis di jalan berarti itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau ada satu warga yang melakukan tindakan mengemis, maka pemerintah berdosa secara hukum agama,” tegasnya.

Lebih jauh, MUI Sulsel memberi rekomendasi kepada lembaga-lembaga pengelola zakat dan lembaga kemanusiaan untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pembinaan. Termasuk rekomendasi kepada aparat penegak hukum agar menindak pihak-pihak yang melakukan eksploitasi.

“Yang paling utama adalah siapa yang melakukan tindakan eksploitasi itu. Itu yang harus dikejar dan dilakukan proses hukum karena ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, sama dengan menjual orang,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan, kehadiran fatwa MUI terkait hal ini hanya sebagai bentuk pencegahan, penyelesaian masalahnya berada dalam kendali pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

“Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sebenarnya hanya bentuk mencegah. Adapun mengatasinya adalah tugas pemerintah. Sebab pemerintah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan,” pungkasnya. (Syamsi)