oleh

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Hadiri Rakor Penanganan Pengungsi di Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto menghadiri rapat koordinasi (Rakor) penanganan pencari suaka dan pengungsi di Makassar, di Balaikota, Kamis (28/10).

Kegiatan ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Organisasi Internasional terkait penanganan pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia.

Menurut Kakanwil, Harun saat ini tercatat ada 1.624 orang pengungsi di kota Makassar. Rinciannya, ada 1245 pria dan 379 wanita yang tersebar di 20 Community House se-kota Makassar.

Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Makassar sepanjang tahun ini telah melakukan pendetensian terhadap sembilang orang. Pemulangan ke negara ketiga (resetlement) sebanyak dua orang.

Kemudian, pemulangan sukarela sebanyak 16 orang, dan pemindahan dari rudenim Makassar ke Rudenim lain sebanyak  56 orang.

Harun menilai, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berstatus pencari suaka (asylum seeker) dan pengungsi (refugee) di Kota Makassar perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir potensi kerawanan atas keberadaan mereka.

“Melalui rakor ini diharapkan ada  peningkatan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dalam satuan tugas penanganan pengungsi dari luar negeri di Makassar,” bebernya.

Terpisah, Kepala Sub Direktorat Kerjasama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional, Ferry Herling Ishak Sioth mengatakan jumlah pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri di Indonesia hingga Agustus berjumlah 13.343 orang.

Sementara, Warga Negara Asing (WNA) yang difasilitasi IOM sebanyak 7.483 orang pengungsi. Lalu, ada 3.223 orang pencari suaka yang berasal dari 20 negara. Antara lain, Afganistan, Somalia dan Myanmar.

Sambung dia, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni dengan meningkatkan kouta dan percepatan proses penempatan pengungsi ke negara ke-tiga atau resettlement melalui mandat yang dilakukan oleh UNHCR.

“Kita juga melalui upaya pemulangan secara sukarela (assisted voluntary return) yang difasilitasi oleh IOM, serta proses deportasi ke negara asal oleh Ditjen Imigrasi terhadap pengungsi dari luar negeri yang kasusnya telah ditolak final oleh UNHCR (rejected person),” bebernya. (*)