oleh

Minim Realisasi, OPD Diminta Kerja Ekstra di Triwulan Empat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rendahnya serapan anggaran di 40 organisasi perangkat daerah (OPD) membuat Pemkot Makassar harus bekerja ekstra. Capaian realisasi di triwulan ketiga yang di bawah 51 persen membuat puluhan OPD tersebut mendapat rapor merah.

Padahal, masa anggaran tahun 2021 tersisa kurang lebih dua bulan lagi. Sehingga, OPD yang minim realisasi tersebut diminta kerja ekstrea di triwulan empat.

Dari total pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,5 triliun. Realisasi keuangan yang berhasil terserap hanya Rp1,9 triliun. Sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp2,5 triliun.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyampaikan, salah satu penyebab buruknya serapan anggaran adalah belum rampungnya struktur organisasi di tubuh pemerintahan. Langkah tegas pun bakal diambil guna mempercepat serapan anggaran agar tak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA.

“Persoalannya orang-orang di organisasi, OPD itu belum utuh disegarkan. Jadi mesti di evaluasi lagi,” tutur Danny–sapaan akrabnya, Senin (25/10).

Selain itu, pejabat yang baru dilantik pun bakal diganti jika kemampuannya tak sesuai dengan bidangnya. “Cara-cara berpikir tidak produktif, bekerja untuk kepentingan pribadi, beda orientasi, saya akan segera lakukan resetting,” ucapnya.

Menurut dia, seharusnya tak ada lagi masalah dalam hal realisasi anggaran di setiap OPD. Pasalnya, rasionalisasi telah dilakukan terhadap program yang dianggap belum ada efeknya ke masyarakat.

“Itu tanggung jawab saya, saya tidak mau menyalahkan siapa pun makanya saya akan selesaikan resetting ini dan menghimpun orang sepemikiran,” pungkas Danny.

Terpisah, Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman mengatakan capaian OPD di triwulan ketiga seharusnya sudah berasa di kisaran 51 hingga 75 persen.

Oleh karena itu, dia meminta, seluruh OPD terkhusus OPD dengan serapan rendah, agar dapat menggenjot realisasinya hingga Desember tahun ini.

“Kita sudah tekankan ke OPD agar sampai triwulan ke empat serapan anggarannya bisa direalisasikan. Sayang kan kalau anggaran tidak dipakai untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Beberapa OPD berdalih, minimnya realisasi program karena terganjal situasi pandemi Covid-19. Di Dinas Pariwisata (Dispar) misalnya, sejumlah program harus terhenti akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Hampir sebagian besar kegiatan kita adalah event, jadi kita sangat bergantung pada kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat. Beberapa kegiatan yang belum bisa jalan kemarin, baru bisa jalan di PPKM level 2 ini,” ungkap Plt Kepala Dinas Pariwisata, Moh. Roem.

Dengan adanya pelonggaran kegiatan saat ini, sambung Roem, pihaknya bakal menggenjot realisasi program di triwulan empat untuk meminimalisir kurangnya serapan anggaran.

“Kita genjot untuk memaksimalkan realisasi anggaran. Kita target sekitar 70-80 persen. Karena ada memang kegiatan yang tidak bisa jalan, seperti revitalisasi tempat kesenian di Losari, itu kita kembalikan di APBD-Perubahan,” jelasnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas PU, Hamka menyatakan, minimnya realisasi program di OPD yang dipimpinnya disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan dengan RPJMD Kota Makassar 2021-2026 pada APBD Perubahan 2021 dan prioritas Pemkot maaih pada penanganan Covid-19.

“Namun saat ini kegiatan-kegiatan di PU sudah ada yang berjalan dan ada juga dalam proses lelang, sehingga diharapkan sampai dengan akhir Desember fisik sudah selesai,” jelasnya. (*)