oleh

MNP Didorong Jadi Pelabuhan Internasional

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Arafah menyatakan, saat ini Makassar New Port sedang diupayakan untuk menjadi pelabuhan internasional.

Pasalnya, kata dia, Makassar New Port telah memenuhi syarat untuk menjadi pelabuhan internasional seperti luas yang cukup besar dengan kedalaman 15 meter.

Artinya, kapal besar mampu bersandar dan kapasitas kontainer mencakup 2,4 juta per tahun.

“Kita sedang mengupayakan Makassar New Port itu bisa menjadi pelabuhan internasional lantran sebenarnnya sudah memenuhi persyaratan yakni, mempunyai kedalamannya 15 meter dan luasnya juga besar serta kapasitas kontainernya 2,4 juta per tahun,” ungkap Muhammad Arafah saat menggelar rapat bersama beberapa pihak terkait Makassar New Port di Ruang Rapat Toraja Kantor Gubenur Sulsel, Jumat (22/10).

Menurutnya, dengan adanya pelabuhan internasional diharapkan barang ekspor bisa langsung dikirim langsung ke negara tujuan.

“Karena kita sering mengekspor barang, maka yang ingin kita dorong ke depan itu barang yang di ekspor bisa langsung (direct) ke negara tujuan,” tuturnya.

Disisi lain, lanjut Arafah, berdasarkan hasil laporan dari PT Pelindo IV Persero, untuk progress pengerjaan Makassar New Port telah mencapai 81 persen.

“81 persen dari laporan Pelindo itu mencakup pembangunan fisik dan reklamasi sisi darat kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar,” paparnya.

Arfah menjelaskan, rencana pengerjaan Makassar New Port telah rampung dipertengahan bulan Juni 2023 mendatang dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, dalam rapat tersebut juga mendorong pengerjaan akses jalan tol menuju Makassar New Port, dengan panjang sekitar 1,9 kilometer.

Lebih jauh, Arfah mengemukakan, untuk pengerjaaan akses jalan tol menuju Makassar New Port akan dikerja tahun ini sehingga tahun 2023 nanti sudah bisa digunakan.

Dari sisi anggaran akses jalan tol tersebut, sambung Arfah, pembebasan lahan dari Pelindo dan pengerjaan dilakukan oleh Balai Pengelola Jalan Tol (BPJT).

“Sudah tidak ada masalah, anggarannya itu dari pembebasan lahannya dari Pelindo, kemudian nanti pengerjaannya dari BPJT,” jelas Arfah. (Sasa)