oleh

Legislator Desak Berantas Mafia Tanah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk memberi sanksi tegas kepada oknum pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan mafia tanah.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy (RTQ) meminta pemerintah kota menelurusi dugaan keterlibatan oknum pejabat tersebut.

Hal itu disampaikan RTQ menanggapi pernyataan terbuka Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto soal dugaan keterlibatan pejabat Pemkot.

Rachmat meyakini jika Danny Pomanto menyatakan statement terbuka, besar kemungkinannya benar. Ia mengatakan siap berkoordinasi bersama-sama mencari kebenaran dugaan keterlibatan oknum ASN.

“Kami akan berkoordinasi ke pemerintah kota, karena kalau pak Wali sudah ada dugaan seperti itu, besar kemungkinan. Karena beliau orang yang punya data dan dasar disetiap berargument,” kata Rachmat, Jumat (22/10/2021).

Rachmat yang juga politisi PPP itu, meminta Pemkot memberi sanksi tegas jika ditemukan oknum ASN terlibat jaringan mafia tanah.

Menurutnya, sanksi tegas dibutuhkan untuk menunjukkan komitment dan ketegasan pemerintah tidak sebatas menggertak.

“Tentunya memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, karena kalau tidak ada tindakan yang tegas, pemkot hanya dianggap menggertak,” desak Rachmat.