oleh

DPRD Wajo Konsultasi ke Kemenkumham Sulsel Soal Ranperda PPNS

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto menerima kunjungan Anggota DPRD Wajo di Aula Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator Negara Makassar, Jumat (22/10).

Agendanya, legislator tersebut melakukan konsultasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Wajo.

“Salah satu peran Kanwil Kemenkumham adalah  memberikan pendampingan dan masukan pada pembentukan produk hukum daerah yang disusun agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Anggoro, Sabtu (23/10).

Di mana, sambung dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59/2015, bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan wajib mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Termasuk dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

Menurut Anggoro, pengharmonisasian yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, saat ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

“Kita berharap Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Wajo dapat terus  bekerjasama dan berkolaborasi ke depannya dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat,” ungkapnya.

Tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil kemenkumham Sulsel Zona Kabupaten Wajo yang mendampingi konsultasi tersebut yakni Muhammad Fadli, Adwijayanthy Noer, Anggria Septariani, dan A. Adryana Akbar.

Hasilnya, Tim perancang menyarankan agar DPRD Wajo memperhatikan lampiran undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terkait matriks pembagian urusan kewenangan konkuren.

Tim Perancang, Muhammmad Fadli mengatakan pengaturan PPNS dalam peraturan daerah tidak boleh melebihi kewenangan dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/Kota.

“Jadi, hal tersebut sudah diatur dalam lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ungkap Fadli.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto, mengapresiasi kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wajo. Apalagi, saat ini sudah ada delapan daerah menjalin kerjasama terkait pengharmonisasian produk hukum daerah.

“Selama 2021 ini sudah ada 64 ranperda/perda yang di harmonisisasi. Termasuk tujuh kali konsultasi dan fasilitasi naskah akademik dua kali serta melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap 12 produk hukum daerah,” papar Harun.

Pada Kegiatan ini, hadir Kepala Bidang Hukum Andi Haris, Kepala Subbidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Maemunah. Sementara dari Kabupaten Wajo hadir Ketua Pansus Ranperda PPNS inisiatif DPRD Wajo Ambo Mappasessu, Wakil Ketua Pansus Zainuddin Ambo Saro, para anggota pansus, serta Kepala Bagian Hukum Pemda Wajo, Andi Elvira Fajarwati. (*)