oleh

Tol MNP Terganjal Lahan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rencana pengerjaan jalan tol Makassar New Port (MNP) terancam molor. Lahan untuk mega proyek ini ternyata belum siap.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit mengatakan, pengadaan lahan seharusnya sudah rampung Oktober ini. Faktanya, kata dia, proses pembebasan masih tahap penyesuaian dokumen dengan data lapangan.

“Pelindo belum menyelesaikan masalah lahan. Padahal dari segi pekerjaan konstruksi sudah disiapkan,” kata Danang, Rabu (13/10/2021).

Sebelumnya, konstruksi proyek ini direncanakan mulai pada kuartal III atau IV tahun ini. Menurut Danang, setelah masalah lahan sudah rampung, pihaknya langsung amendemen konsesi dan menerbitkan surat perintah mulai konstruksi.

Danang berharap pengerjaan konstruksi bisa dimulai pada kuartal IV tahun ini, mengingat proyek tersebut sangat penting untuk memajukan ekonomi, sistem logistik, dan peningkatan ekspor.

“Pada saat yang sama juga mendorong manfaat jalan tol untuk jaringan distribusi,” ujar dia.

Tol MNP merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang mulai digarap sejak 2018. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian konstruksi mencapai Rp500 miliar. Adapun anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan tahun ini sebesar Rp60 miliar.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Akhmad Namsum mengatakan, pihaknya masih melakukan proses penyesuaian dokumen terhadap lahan tol MNP.

Menurut dia, ada sejumlah perubahan data yang ada di dokumen perencanaan dengan kondisi yang ada di lapangan. Akibatnya, lahan yang harus dibebaskan akan bertambah.

“Lahan yang terdampak ternyata tidak sesuai dengan perencanaan. Di perencanaan ada 135 bidang, tapi temuan di lapangan ada beberapa yang tidak masuk aspek perencanaan, namun masuk di area terkena dampak,” kata Akhmad.

Berdasarkan rencana, tol MNP bakal melalui Kelurahan Kaluku Bodoa dan Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

Usai penyesuaian perencanaan, penentuan lokasi akan dilakukan kemudian melakukan pembebasan lahan yang didahului dengan sosialisasi ke masyarakat.

“Tugas pemkot Makassar dalam pembangunan tol MNP ini adalah memfasilitasi administrasi. Penentuan lokasi harus mengikuti regulasi,” ujar Akhmad. (Syamsi)