oleh

Protes Ganti Rugi Lahan KA, 233 KK Mengadu ke DPRD Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pembebasan lahan pembangunan rel kereta api masih menyisakan masalah. Sebanyak 233 kepala keluarga belum menerima pembayaran ganti rugi.

Hal itu terungkap saat sejumlah warga mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Senin (11/10/2021).  Warga yang datang mayoritas dari Kabupaten Maros dan Pangkep yang dipimpin oleh bupatinya, Muhammad Yusran Lalogau.

Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Sulsel, Selle KS Dalle memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak terkait seperti Balai Kereta Api Wilayah Indonesia Timur, Dinas Perhubungan, dan perwakilan kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulsel.

Menurut Selle, permasalahan lahan itu selalu berulang tiap tahun. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, aduan warga itu sudah pernah dibahas bersama Balai Kereta Api difasilitasi oleh Komnas HAM.

“Aduan yang sekarang tidak jauh beda dengan sebelumnya,” kata Selle.

Selle meminta Balai Kereta Api mendata jumlah titik yang belum rampung di Pangkep ataupun Maros. Berdasarkan versi warga, masih ada 233 kepala keluarga (KK) belum melepaskan lahannya karena meras belum mendapat ganti rugi yang sesuai.

“Rinciannya 112 KK di Pangkep, dan 121 di Maros. Data versi warga itu mesti disinkronkan dengan data Balai Kereta Api Sulawesi Selatan,” ujar Selle.

Bupati Pangkep, Muh Yusran Lalogau pun menyatakan dukungannya untuk perampungan pembayaran ganti rugi tersebut. “Kami dukung masyarakat Pangkep. Kami harap masalah ini segera diselesaikan,” ujar Yusran.

Menurut dia, rata-rata yang dikeluhkan warga adalah harga lahan yang dianggap tidak sesuai. Tim appraisal atau penilai pembebasan lahan rel kereta api rute Makassar-Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) pun mendapat sorotan warga, lantaran dianggap tidak pernah melakukan monitoring lapangan.

Bahkan warga menilai, jika tim appraisal yang dihuni orang-orang independen tidak pernah melakukan musyawarah bersama pemilik lahan terkait penilaian harga tanah yang ingin dibebaskan.

Jamaluddin, salah seorang warga Maros merasa heran dengan cara penilaian tim apprasial. Menurut dia, harga yang dipasang dalam pembebasan lahan dinilai tidak rasional.

Dia mencontohkan, ada lahan warga di Maros yang merupakan persawahan, digarap pemiliknya dengan penghasilan cukup menjanjikan, namun itu dianggap lahan tidur.

Polemik lainnya, kata dia, penilaian tim apprasial cukup janggal karena lahan yang telah menjadi kubangan dipatok dengan harga cukup tinggi. Sementara lahan yang memiliki tumbuh-tumbuhan diberi harga rendah.

“Di tanah kami ada pohon jati besar, sawah dianggap lahan tidur padahal penghasilan luar biasa. Ada lagi lahan yang telah menjadi kubangan diberi harga Rp500 ribu per meter sementara di sebelahnya hanya dihargai Rp 80 ribu, bahkan ada Rp 6 juta permeter,” ujar Jamaluddin.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Perkeretaapian Pengadaan Lahan di Kabupaten Pangkep, Hasman menilai tim apprasial telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Kalau dibilang harga semena-mena, itu tidak bisa juga, karena tim apprasial itu independen, tidak bisa intervensi,” kata Hasman.

Hasman mengatakan, tim apprasial merupakan orang-orang yang berkompeten dan memiliki keahlian, sehingga harga yang diberikan kepada warga dalam pembebasan lahan telah final.

Hasman menambahkan, bahwa luas lahan yang ingin dibebaskan untuk rel kereta api di Pangkep dan Maros dari 2.000 sisa 300 bidang tanah. (Yad)