oleh

Pelantikan Kepala Sekolah di Pangkep Ditengarai Langgar Permendikbud

PANGKEP, RAKYATSULSEL.CO – Mutasi Jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep, khususnya pergantian jabatan Kepala Sekolah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelanggaran Permendikbud nomor 16 tahun 2018 tentang kepala sekolah ini, setelah diketahui terdapat sejumlah nama yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak mengantongi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah (Cakep) dari Badan Kepegawaian Daerah.

Ketua Komisi I DPRD Pangkep yang dimintai tanggapan terkait hal tersebut menyayangkan langkah yang diambil pemerintah dibawah kepemimpinan Muhammad Yusran Lalogau tersebut. Bahkan Nurdin sendiri pernah mengingatkan terkait pelanggaran tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke Bupati, soal itu, jadi saat ini semua yang sudah terlanjur harus segera mengantongi tapi dengan catatan, tunjangannya di tahan dulu,” ujar Nurdin Mappiara.

Terkait pelanggaran hukum sendiri, Nurdin tidak paham betul, apakah ada sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan tersebut.

“Untuk perkara hukumnya saya tidak tahu, yang pasti saya minta jangan dikasi dulu haknya,” tambah Legislator Partai Hanura tersebut.

Terpisah salah seorang mantan kepala sekolah yang tidak ingin disebutkan namanya ikut menyayangkan hal tersebut, menurutnya menjadi seorang kepala sekolah bukanlah hal mudah, dituntut kompetensi lebih yang tidak dimiliki oleh tenaga pengajar lainnya.

“Itulah yang saya sayangkan, karena penggatiku belum disertifikasi, belum mengikuti tes cakep,” singkatnya.

Diketahui dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, selain syarat wajib, juga ditegaskan syarat bahwa calon kepala sekolah harus lulus Pelatihan Calon Kepala Sekolah.(*)