oleh

Plt Gubernur Sulsel Diminta Evaluasi Pemda

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel, Arfandy Idris menanggapi keterangan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel terkait dana BOS di bantuan hibah APBD perubahan 2021 Sulsel.

Ia berpandangan, mencermati perubahan anggaran tahun 2021 yang baru saja ditetapkan di APBD-P 2021 perlu ditelistik lebih mendalam.

“Ada beberapa hal sebenarnya perlu di pertanyakan dan diketahui apa? dan kenapa anggaran tersebut di alokasikan. Sekian banyak seperti bantuan hibah yakni pada APBD pokok 2021 dianggarkan Rp197 miliar bisa naik menjadi sebesar Rp 1,5 triliun,” ungkapnya, Jumat (8/10).

Menurut dia, meski hal ini telah diberi penjelasan kenapa bisa bertambah besar, dikarenakan adanya pergeseran anggaran dari belanja barang dan jasa. Sehingga dana BOS dipindahkan ke nomenklatur bantuan hibah pada perubahan APBD tahun 2021 dengan berpedoman pada petunjuk teknis (juknis).

“Namun tidak disampaikan juknis apa, siapa yang menerbitkan, tahun berapa dan apa yang diatur, hal tersebut memang perlu diketahui karena dalam dokumen APBD perubahan seperti RKPD dan KUA-PPAS tidak ada penjelasan kebijakan adanya pergeseran anggaran cukup besar tersebut,” tutur Arfandy.

Dia menilai, perlu penjelasan sehingga perlu diketahui agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran.

“Jangan sampai akhir tahun anggaran dana tersebut belum juga di distribusi ke sekolah sehingga memhambat proses belajar siswa. Begitu pula sebenarnya dana BOS untuk sekolah dasar (SD), dan sekolah menegah pertama (SMP) jumlahnya berapa banyak anggaran dana BOS untuk tahun 2021,” ucapnya.

“Kalau benar bahwa penempatan dana bos pada APBD pokok 2021 dianggap salah maka hal ini menjadi bukti bahwa tim keuangan pemerintah daerah bekerja tidak cermat sangat merugikan dan cenderung bekerja asal asalan saja, maka perlu dievaluasi oleh pak Plt Gubernur,” sambung Arfandi.

Ia melanjutkan, apabila perpindahan anggaran dana BOS pada nomenklatur bantuan hibah juga tidak tepat, maka tidak tahu rekomendasi apalagi yang bisa disarankan.

Karena, kata dia, perpindahan anggaran dana bos pada nomenklatur bantuan hibah pada perubahan APBD 2021 menjadi pertanyaan apakah sejak ditetapkan apbd pokok 2021 belum ada realisasi dana bos sampai pada ditetapkannya perubahan apbd 2021.

“Tentu, kalau hal itu benar maka tentu ini dikategorikan menghambat pembangunan di bidang pendidikan. Bukan kah permendagri telah mengaturnya bahwa dana BOS dikelola oleh SKPD bidang pendidikan sehingga kita bisa mengetahuinya bahwa pengelolaan dana BOS bukan pada biro kesra tetapi dikelola pada dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota,” tutur Arfandi.

Dia juga menuturkan, Pemerintah daerah khususnya Tim Anggaran Pemerintah daerah (TPAD) harusnya lebih cermat dan teliti dalam menempatkan anggaran pada nomenklatur yang tepat pada APBD sehingga dapat direalisasikan penggunaan anggaran dalam tahun anggaran berjalan.

“Anggaran/dana BOS tersebut sangat dibutuhkan di setiap sekolah sebagai dana operasional sekolah. Mudah mudahan penempatan anggaran dana BOS ini pada nomenklatur bantuan hibah ini benar adanya sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari, atau ada kepentingan lain dibalik pemindahan anggaran tersebut dengan berdalih anggaran numpang lewat saja,” pungkasnya. (Yadi)