oleh

Makassar Bersiap Terima Dana Hibah BPUP

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota Makassar bersiap menerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP). Bantuan yang ditujukan bagi usaha perhotelan dan restoran itu rencananya bakal diterima bulan ini.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata, Moh Roem mengaku belum tahu pasti berapa jumlah yang akan diterima Makassar. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan Rp2,4 triliun.

Saat ini, kata Roem, pihaknya tengah menanti petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Sehingga, dirinya juga belum mau membeberkan berapa usaha yang akan menerima.

“Kita belum ada juknis. Juknis ini yang mengatur siapa yang jadi penerima, berapa nilai yang diterima, mengatur pengajuan sampai dengan pertanggungjawabannya,” ucap Roem.

Disinggung terkait dana hibah pariwisata 2020 yang gagal cair, Roem mengaku pesimis anggaran itu bisa kembali dicairkan. Permohonan ke pemerintah pusat tak juga mendapat tanggapan.

“Sudah jelas tidak bisa. Kalau hotel mau menyurat, silahkan. Dana hibah 2020 memang itu sudah tidak bisa cair, itu diatur di juknis tahun 2020. Kalau saya tidak mau lagi berpolemik di 2020. Itu menurut saya sudah clear,” jelas Roem.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Hasanuddin Leo mengatakan, kegagalan Pemkot dalam mencairkan dana hibah 2020 harus menjadi pembelajaran.

Jangan sampai hal yang serupa kembali terulang karena anggaran tersebut sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi.

Kata dia, salah satu penyebab utama gagalnya pencairan itu adalah kelengkapan berkas yang tak dipenuhi oleh pihak hotel.

Dia meminta Pemkot dalam hal ini bagian perizinan dan Dinas Pariwisata, serta asosiasi hotel untuk segera membenahi persyaratan dasar tersebut.

“Ini berkas sebenarnya persyaratan dasar bagi tempat usaha, jadi artinya banyak di antara hotel-hotel kita yang bermasalah,” ungkapnya.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga yang dihubungi juga mengaku telah melayangkan surat terkait dana hibah pariwisata tahun 2020, namun tak ada tanggapan.

“Sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Kementerian, tidak ada respon dari surat terakhir ini,” ucap Anggiat. (Syamsi)