oleh

BPK Periksa Pengelolaan Vaksinasi di Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terperinci terkait pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pemeriksaan ini mulai dari alokasi anggaran, pendistribusian vaksin, pelaksanaan vaksinasi di daerah, hingga upaya-upaya mitigasi risiko di setiap tahapan tersebut.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Paula Heldi Simatupang mengatakan, dalam melakukan pemeriksaan ini pihaknya mengambil Kabupaten Maros sebagai sampel.

“Pemeriksaan terinci atas kinerja pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel, jadi kita ambil Pemprov sendiri dan samplingnya juga di Kabupaten Maros. Ini pemeriksaan kinerja,” ungkapnya Jumat (8/10).

Ia menambahkan, yang akan menilai keefektivitasan pelaksanaan vaksinasi tersebut. “Yang mau kita nilai nanti apakah pelaksanaan itu cukup efektif, atau belum efektif, atau sama sekali tidak efektif,” tambahnya.

Pengambilan Kabupaten Maros sebagai sampel berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk melihat efektivitas dan pencapaian tujuan vaksinasi di daerah luar Makassar.

Karena pemeriksaan di provinsi secara otomatis terwakili Kota Makassar, sehingga Kabupaten Maros diambil sebagai sampel daerah luar. “Serta pertimbangan banyaknya penduduk yang harus di vaksinasi, itu yang jadi pertimbangan kita sementara ini,” lanjutnya.

Pemeriksaan terinci kinerja penyelenggaraan vaksinasi ini akan dilakukan terhadap seluruh pihak terkait. Diantaranya Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai pelaksana, hingga mungkin pihak keuangan terkait alokasinya.

Heldi mengatakan pemeriksaan tersebut akan berlangsung selama 42 hari terhitung sejak 7 Oktober 2021. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diserahkan dalam bentuk laporan final.

“Dari hasil pemeriksaan terinci ini, kalau ada temuan kami serahkan kepada para pihak, untuk ditanggapi. Jadikan itu kan dari sisi pemeriksa, kalau pelaksanaannya melihat itu nggak cocok ya silakan dibantah, silakan ditanggapi, tetapi dengan data. Itu kami kompilasi, baru nanti kami proses, kami pindahkan lagi tanggapan akhir. Jika sudah setuju, baru kita buat yang namanya LHP laporan hasil pemeriksaan yang sudah final,” jelasnya.

Terakhir, ia menyebut masih mengumpulkan data dari semua unsur pelaksanaan hingga dokumen yang ada. “Ini masih mengumpulkan data dari semua pelaksanaannya dari unsur-unsur pelaksanaan sampai kepada nanti bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang ada. Jadi belum melihat mana tahapan yang rawan,” pungkasnya. (Sasa)