oleh

Pemprov Sulbar Jadikan Parepare Percontohan Kota Layak Anak

PAREPARE, RAKSUL — Inovasi dan keberhasilan Kota Parepare pada beberapa sektor menarik banyak daerah lain bahkan hingga luar Provinsi Sulawesi Selatan untuk datang berguru.

Kini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang datang melakukan studi banding atau kaji banding terkait Kota Layak Anak (KLA).

Keberhasilan Parepare menjadi KLA predikat Nindya menjadi alasan Pemprov Sulbar untuk mencontoh Parepare.

Rombongan Pemprov Sulbar dipimpin Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar, Jamilah Haruna, bersama sejumlah SKPD Sulbar, SKPD Mamuju Tengah (Mateng), bahkan Ketua TP PKK Mateng diterima oleh jajaran Pemkot Parepare di Balai Ainun Habibie, Parepare, Jumat, 7 Oktober 2021.

Di antaranya yang menerima rombongan Pemprov Sulbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, Hj Andi Rusia, Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun yang mewakili Kepala Bappeda Samsuddin Taha, Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Parepare Adi Hidayah Saputra, SKPD terkait lainnya, dan Forum Anak Kota Parepare.

“Kami datang berkoordinasi dan berkonsultasi terkait predikat Nindya Kota Layak Anak yang diraih Parepare, karena Provinsi Sulbar juga berharap bisa meraih predikat yang sama. Makanya perlu ada pembanding sehingga predikat itu bisa dicapai oleh Provinsi Sulbar,” ungkap Jamilah Haruna.

“Jadi kami harapkan agar Pemerintah Kota Parepare dapat memberikan ilmunya tanpa ada yang ditutup tutupi,” harap Jamilah tersenyum.

Kepala DP3A Parepare, Andi Rusia mengemukakan, untuk mencapai KLA kategori Nindya diperlukan koordinasi kolaborasi yang terintegrasi pada semua stakeholder. Semua SKPD harus terlibat langsung.

“Hal terpenting, dibutuhkan kerja-kerja tim dan terintegrasi dari SKPD-SKPD, serta dukungan pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Inilah salah satu poin penting sehingga Kota Parepare bisa mencapai predikat Nindya,” papar Andi Rusia.

Senada dengan itu, Sekretaris Bappeda Parepare, Zulkarnaen mengungkapkan bahwa untuk memperoleh predikat Kota Layak Anak, setiap kegiatan harus ada payung hukumnya seperti Perda atau Perwali serta inovasi inovasi terkait keterlibatan anak.

“Di Parepare ini kita libatkan anak dalam pembangunan, seperti Musrenbang Anak dan kegiatan kegiatan lainnya yang melibatkan peran anak anak,” terang Zulkarnaen.

Zulkarnaen menjelaskan, KLA adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi.

Parepare pada 2017 dan 2018 dalam penilaian Kota Layak Anak meraih predikat Pratama, kemudian pada 2019 meraih predikat Madya, dan pada 2020 menjadi Nindya.

Komitmen Pemkot Parepare terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terintegrasi diwujudkan dalam regulasi Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rancangan Perda Kota Layak Anak (KLA) dalam tahap Ranperda dan telah uji publik, serta adanya Perwali tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 2020 sampai dengan 2023.

Kemudian menetapkan Klaster Kota Layak Anak yang meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Pengasuhan Alternatif, dan Perlindungan Khusus.

Parepare juga melibatkan lembaga masyarakat di antaranya Tim Penggerak PKK dan Bhayangkari. Juga ada dukungan dari dunia usaha. Tidak kalah pentingnya dukungan media massa cetak, online, dan elektronik dalam menyebarluaskan informasi tentang KLA. Di samping itu, Parepare mengoptimalkan peran Forum Anak.

“Inovasi dari setiap SKPD juga mendukung Kota Layak Anak. Seperti inovasi Dinas Dukcapil bernama Adidaya. Inspirasi Sekolah Anak Pasar. Inovasi Kelas Ibu Hamil di Sekitar Pantai. Inovasi Ocday, Sehari Belajar di Luar Kelas. Dan inovasi Odha oleh Puskesmas Madising Na Mario,” tandas Zulkarnaen. (*)