oleh

Dukung Pecegahan Tipikor, Walikota Parepare Apresiasi Inovasi ‘Lapor Korupsi’ Polda Sulsel

PAREPARE, RAKSUL– Walikota Parepare, Taufan Pawe yang diwakili oleh Plt Kepala Dinas Kominfo, Amarun Agung Hamka menghadiri launching aplikasi Lapor Korupsi dan penandatanganan perjanjian kerjasama program perubahan “Optimalisasi Pengawasan Tipikor Melalui Kebijakan dan Sistem Terintegrasi menuju Provinsi Sulsel Bebas dari Korupsi” yang berlangsung di ruang Reskrim Polres Parepare. Kamis, 6/10/2021.

Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual dibuka langsung oleh Kapolda Sulsel, Irjen Pol Drs. H. Merdisyam dan secara terbatas diikuti oleh sejumlah pejabat Polres Parepare dan Forkopimda Kota Parepare.

Hamka dalam keterangannya menyampaikan permohonan maaf oleh Wali Kota Parepare karena berhalangan mengikuti acara launching secara langsung. Ia pun mengungkapkan pesan dari Walikota bahwa Pemerintah Parepare mengapresiasi dan bangga terhadap pihak Kepolisian yang menghadirkan inovasi baru yakni aplikasi Lapor Korupsi tersebut.

“Pemerintah kota Parepare sangat mengapresiasi acara launching aplikasi Lapor Korupsi ini. Mohon maaf bapak Wali kota tidak sempat hadir secara langsung,” ucapnya.

Hamka mengatakan hadirnya aplikasi Lapor Korupsi sebagai suatu bukti lembaga Kepolisian berkomitmen tinggi dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi.

“Pemkot Parepare sangat mendukung. Itu sebagai komitmen kami mendukung lembaga Kepolisian dalam hal penguatan pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Hamka.

Kepala Kepolisan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Irjen Pol Merdisyam. Ia mengatakan tingginya tindak pidana korupsi berdampak kepercayaan kepada aparat penegak hukum sehingga dibutuhkan perhatian khusus dalam memberikan pencegahan terhadap penangangan korupsi salah satunya melalui Aplikasi ini.

“Kita telah melakukan beberapa langkah antisipasi seperti penyuluhan, kerjasama, lintas sektoral, dan penindakan hukum Tipikor namun korupsi di negara kita masih kerap terjadi,” katanya.

Olehnya ia berharap melalui aplikasi ini yang merupakan pertama kali dibuat di jajaran Polda memberikan kontribusi dalam meminimalisir terjadinya korupsi dan bisa diikuti jajaran polda se-Indonesia. (*)