oleh

Legislator Dukung Pemkot Resetting Tenaga Kontrak

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menemukan banyak tenaga kontrak fiktif di lingkup Pemkot Makassar.

Hal tersebut membuatnya mengambil langkah untuk melakukan tes ulang terhadap 11 ribu tenaga kontrak.

Menanggapi hak tersebut, Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar Rachmat Taqwa Quraisy percaya jika langkah tersebut diambil Danny sudah melalui tahap pertimbangan, bukan karena asumsi suka-tidak suka.

“Jadi diresetting dulu kemudian diproporsionalkan sesuai kebutuhan SKPD,” ujarnya saat ditemui di DPRD Makassar, Selasa (5/10).

RTQ-sapaan akrab legislator PPP Makassar itu juga menilai tes ulang atau resetting tenaga kontrak tersebut juga sebagai langkah untuk meminimalisasi penumpukan tenaga kontrak di satu SKPD.

“Karena ada SKPD yang terlalu Penumpukan tenaga kontrak di situ sehingga melakukan pengeluaran anggaran yang terlalu besar. Sehingga kita harus meminimalisir karena kita masih berada di masa pandemi untuk memulihkan ekonomi. Kita bisa mengambil anggaran itu untuk UMKM,” ujarnya.

RTQ juga tak masalah jika adanya prioritas terhadap yang tenaga kontrak untuk diutamakan bekerja dibanding yang baru. Yang penting, bagi RTQ, tak ada “titipan” dari orang tertentu untuk diutamakan.

“Saya rasa Pak Wali orang yang memiliki integritas yang tinggi. Tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Jadi ini sambil mengecek tenaga kontrak ini dimana apakah di kecamatan atau mungkin di kesekewanan,” ujarnya.

RTQ mempertimbangkan masalah pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kontrak lama. Sehingga tak ada salahnya jika di kemudian hari resetting ini akan memberi prioritas pada tenaga kontrak lama.

“Pengalaman tenaga kontrak yang lama hadi pertimbangan sendiri karena pengalaman itu ilmu yang palig berharga. Jadi perlu jadi catatan tersendiri bagi tenaga kontrak yang lama,” ujarnya.

Terkait dengan banyaknya isu tenaga kontrak fiktif di lingkup DPRD Kota Makassar, RTQ dan legilsator lainnya sudah mengecek dengan bukti kuat dugaan itu. Dan hasilnya, dugaan itu tak terbukti adanya.

“Kita mulai dari kesekwanan kemarin untuk melakukan apel secara langsung unguk mengecek mulai tahun berapa mereka di kesekwanan. Data yang diberikan sekwan sesuai yang diabsen. Ini langkah bersih-bersih dan menepis isu,” tandasnya.