oleh

Buru Aset, BPKAD Makassar Cicil Data Aset Bermasalah ke JPN

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus mengejar aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menggandeng Datun Kejari Makassar.

Saat ini, pemkot menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Makassar. Hanya saja, data aset tak sekaligus diberikan, SKK tersebut dicicil.

Kepala Bidang Aset, BPKAD Makassar, Rachmat Azis menjelaskan pihaknya telah menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejari agar aset bermasalah segera diambil alih dengan penguatan sisi legalitas.

“Kita libatkan Kejari sebagai pendamping, juga mengharapkan ada opini hukum sekaligus terjun langsung membantu dalam penyelesaian,” ucap Rachmat, Rabu (6/10).

Rachmat menambahkan, pihaknya juga secara bertahap menyerahkan surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejari. Meski begitu, ia enggan merinci berapa total SKK yang telah diserahkan.

“Saya tidak bisa merinci, tapi sudah ada yang diserahkan. SKK lalu kan masih dalam proses penyelesaian juga. Kita akan serahkan lagi SKK ke depan untuk beberapa aset bermasalah itu,” jelasnya.

Saat ini pemerintah kota tengah fokus dalam penyelematan aset bermasalah yang dikerjasamakan dan aset yang dikuasai pihak ketiga.

“Seperti Terminal Daya, itu yang dikerjasamakan. Yang dimiliki pihak ketiga itu seperti Pulau Kayangan,” kata Rachmat.

“Ini berlangsung terus, pelan-pelan tapi bergegas. Paling tidak kita selesaikan secara administrasi seluruh barang-barang aset kita,” pungkasnya. (Syamsi).