oleh

Opsi TNI-Polri Penjabat Kepala Daerah Perlu Dikaji

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pengisian posisi kepala daerah untuk pemerintah daerah yang habis masa jabatan sebelum pilkada serentak 2024 menjadi perbincangan publik.

Salah satu persoalan yang disorot adalah potensi kursi penjabat daerah yang akan diisi oleh TNI-Polri. Pemerintah akan menunjuk penjabat daerah untuk mengisi kekosongan tersebut.

Dalam perjalanan pilkada, kejadian aparat aktif jadi penjabat kepala daerah bukan kali pertama. Ada nama Mayjen TNI Achmad Tanribali Lamo yang dilantik mendagri sebagai Penjabat Gubernur Sulsel pada 19 Januari 2008.

Pada periode 2022-2024, akan ada ratusan posisi kepala daerah yang akan kosong. Sebagai catatan, sekitar 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten menjalankan pilkada 2017 dengan masa jabatan pejabat rerata habis pada 2022.

Sementara itu, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada di 2018.
Jika ditotal, maka ada 272 daerah yang menjalankan Pilkada 2024 dan akan ditunjuk penjabat daerah. Artinya, peluang pemerintah menunjuk polisi dan tentara aktif sebagai penjabat kepala daerah sangat besar.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Sulsel, Rudy Pieter Gony menilai sah-sah saja jika itu disepakati dan disetujui pemerintah.

“Jika ada penguatan regulasi mengatur dan disetujui pemerintah saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.