oleh

Bahas Soal Tanah Adat di Gorontalo, Muh Nasir Raih Doktor di UMI

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Persoalan tanah adat di Gorontalo hingga kini belum tersentuh oleh pemerintah. Itu, terkait status kepemilikan hak atas lahan.

Hal itu disampaikan Muh Nasir saat memaparkan disertasi program doktor pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), Selasa (5/10).

Disertasi tersebut berjudul Hakikat Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Terhadap Masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

Persoalan tanah adat tersebut, Muh Nasir meraih gelar doktor dalam bidang Ilmu Hukum dari Universitas Muslim Indonesia dengan predikat sangat memuaskan.

Nasir mengemukakan, pemerintah harus memperhatikan starus kepemilikan hak atas tanah masyarakat Suku Bajo sesuai dengan amanat UUD RI 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan UUPA No.5 Tau 1960 sesuai dengan pasal 9 (2). Sehingga, tidak terjadi diskriminasi masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat Indoesia pada umumnya.

Menurut dia, tingkat pemahaman masyarakat Suku Bajo mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang mereka tempati di atas laut sangat kurang dikarenakan kurangnya sosiaialisasi dari pemerintah.

Sehingga masyarakat suku Bajo tidak memahami status kepemilikannya dan menganggap bahwa tanpa adanya sertifikat sudah menjadi hak milik.

“Ada masyarakat memang tidak tahu sama sekali mengenai dasar hukum tinggal di atas laut. Mereka mengaku apa yang ditempati adalah hak milik atas tanah dan laut dari nenek moyang mereka karena sudah turun-temurun ditinggali,” ujarnya.

Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi masyarakat Suku Bajo di Kabupaten Pohuwato, sambung Nasir, diperlukan adanya revitalisasi hukum yang harus dilakukan secara rutin.

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan permanen (changing the law).

“Hukum yang ada di Indonesia sekarang ini, rasanya sudah tidak mampu dan tidak sesuai lagi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, untuk itulah diperlukan sesuatu yang baru yang bisa membawa ke arah yang lebih baik, suatu teori pendobrak yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang belum terselesaikan,” jelas dia.

Lebih jauh, Muh Nasir memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Suku Bajo yang tinggal di atas laut, di antaranya, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, kesenjangan hukum, dan sarana prasarana.

Nasir menyarankan, sebaiknya pemerintah pusat dan daerah membuat suatu aturan khususnya Masyarakat Suku Bajo atau melakukan amanden Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 di mana beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan memasukkan masyarakat Suku Bajo mengenai status kepemilikan hak atas tanah mereka.

“Karena mereka di atas tanah bukan terapung, apalagi mereka adalah warga negara Indonesia sehingga tidak boleh terabaikan hak-hak mereka sesuai dengan makna dari pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan pasal 9 Ayat (2) UUPA guna menghindari adanya Diskriminasi dan Pelanggaran Hak Hukum dan HAM,” bebernya.

Selain itu, sambung Nasir, perlu adanya regulasi khusus terkait status kepemilikan hak atas tanah dan diharapkan kepada pemerintah untuk memperjuangkan hak masyarakat Suku Bajo.

“Bukan hanya hak politik yang selama ini diberikan, akan tetapi juga mengenai hak atas tanah di atas laut untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengakuan dari negara bahwa masyarakat Suku Bajo juga adalah warga negara Indonesia,” pungkasnya. (Samsi)