oleh

Penurunan Harga Pangan dan Tembakau Picu Deflasi di Sulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Sulsel kembali mengalami deflasi sebesar 0,14 persen month-to-month (mtm) pada September 2021. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,31 persen (mtm).

Plt Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulsel, Fadjar Majardi mengungkapkan, deflasi ini dipicu penurunan harga pada kelompok komoditas pangan dan tembakau.

“Terutama pada komoditas cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah dan daging ayam ras karena pasokan masih melimpah pasca panen, khususnya untuk telur ayam ras,” kata Fadjar, Senin (4/10).

Dia menambahkan, pasokan dan distribusi komoditas bahan makanan juga terpantau lancar di tengah situasi PPKM. Sementara itu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi, terutama pada kelompok pengeluaran kesehatan, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, pendidikan serta pakaian dan alas kaki.

“Kenaikan harga pada kelompok kesehatan dipengaruhi oleh naiknya harga vitamin dan beberapa jenis obat-obatan,” ungkapnya.

Kenaikan pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terutama dipengaruhi oleh naiknya harga sewa dan kontrak rumah. Adapun kenaikan harga pada kelompok pendidikan terutama dipengaruhi naiknya biaya akademi perguruan tinggi.

Dengan perkembangan ini, inflasi Sulsel secara keseluruhan baik tahunan maupun tahun kalender tercatat sebesar 1,62 persen year-on-year (yoy) dan 1,05 persen secara year to date (ytd) berada dibawah sasaran inflasi nasional pada tahun 2021 yang sebesar 3,0±1 persen.

Inflasi tahun 2021 diprakirakan tetap terkendali dan berada di bawah sasaran. Namun demikian, untuk mengantisipasi potensi kenaikan tekanan inflasi pada sisa tahun 2021 ini, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terus melakukan koordinasi dan merumuskan strategi pengendalian inflasi.

“Beberapa strategi utama meliputi koordinasi kelancaran produksi dan distribusi komoditas di tengah pemberlakuan PPKM, serta optimalisasi pemantauan harga secara langsung di lapangan maupun melalui PIHPS,” pungkasnya. (*)