oleh

Bantu Kubu Moeldoko, Begini Sindiran Jimly ke Yusril di Sosmed

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO – Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi advokat untuk membantu kubu Moeldoko mengajukan judicial review (JR) terhadap AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Mengenai hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyindir Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut di akun sosial medianya.

Prof Jimly Asshiddiqie menyinggung soal etika bernegara dan etika kepantasan. Sebab Yusril sendiri menjadi ketua Umum Parpol sekaligus menjadi advokat untuk menggugat AD/ART Partai lain.

“Tapi perlu diingat juga, tegaknya hukum dan keadilan harus seiring dengan tegaknya etika bernegara. Meski UU tidak eksplisit larang advokat jadi ketum parpol, tapi etika kepantasan sulit terima, apalagi mau persoalkan AD (Anggaran Dasar) Parpol orang lain. Meski hukum selalu mesti tertulis, kepantasan dan baik-buruk bisa cukup dengan sense of ethics,” tulis Prof Jimly di Twitter-nya.

Menanggapi itu, Yusril Ihza Mahendra angkat bicara. Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, dalam filsafat, norma etik adalah norma fundamental yang melandasi norma-norma lain termasuk norma hukum, sehingga norma hukum yang bertentangan dengan norma etik seharusnya dianggap sebagai norma yang tidak berlaku.

“Tetapi apa yang dibicarakan Prof Jimly adalah etika kepantasan, soal pantas atau tidak pantas, yang secara filosofis bukanlah norma fundamental seperti dibahas Immanuel Kant atau Thomas Aquinas dalam Summa Theologia atau dalam tulisan-tulisan Al-Ghazali,” kata Yusril lewat keterangan tertulisnya, Minggu (3/10).

Yusril menilai, etika kepantasan yang dimaksud prof Jimly adalah tidak lebih dari norma sopan santun yang bersifat relatif dan samasekali bukan norma fundamental dan absolut sebagaimana dalam norma etik.