oleh

Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Pinrang Dipersepsikan “SANGAT BAIK”

PINRANG, RAKYATSULSEL.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, di bawah kepemimpinan Andi Mirani, terus berkomitmen memberikan kemudahan pelayanan kepada warga Pinrang, khususnya yang ingin mengurus perijinan dan non perijinan di Kabupaten Pinrang.

Hal tersebut terlihat dari beberapa aplikasi yang dihasilkan guna memberikan kemudahan untuk pengurusan perijinan dan non perijinan pada Dinas Perizinan DPMPTSP Kabupaten Pinrang.

Kabid Perizinan dan non Perizinan, Munarpa menjelaskan, sebagai sebuah OPD yang memberikan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, maka DPMPTSP Pinrang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik.

“Apa itu maklumat pelayanan? Apakah hanya sekedar sebaris kalimat dengan tanda tangan di bawahnya, dipigura dan dipasang di tempat yang terlihat siapa saja, tentu tidak sesederhana itu,” ujar Munarpa, yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (1/10).

Menurutnya, pelayanan publik diatur dalam pasal 4 Undang-undang, No 25, Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik, dimana pelayanan harus berasaskan; Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.

“Konsekwensi pelayanan adalah puas atau tidak puas dalam menerima pelayanan tersebut, hal itu bisa terlihat melalui sebuah survey kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan tersebut,” tandasnya.

Sementara Kepala DPMPTSP Pinrang, Andi Mirani menjelaskan, Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Tujuannya untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik khususnya DPMPTSP Kabupaten Pinrang secara perodik,” jelasnya.

Andi Mirani menambahkan, setiap penyelenggara pelayanan publik,baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan,sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing masing.

“Berdasarkan hasil analisa hasil pengukuran Survey kepuasan masyarakat pelayanan publik DPMPTSP, secara umum kualitas pelayanan publik di Pinrang dipersepsikan SANGAT BAIK dengan index kepuasan masyarakat 89,87 persen, dengan mutu pelayanan A,” pungkasnya. (Amr)