oleh

Jaksa KPK Telusuri Lahan NA di Tompobulu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan kasus suap atau gratifikasi proyek infrastruktur di Sulsel yang menyeret Gubernur Sulsel non aktif, Nurdin Abdullah (NA).

Salah satunya mendalami sejumlah keterangan saksi soal lahan 17 hektare milik terdakwa (NA) yang terletak di Dusun Arra, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Jaksa KPK kemudian menghadirkan enam orang saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, 30 September 2021. Mereka adalah pemilik lahan Muhammad Nusran, penjaga kebun Daeng Mamung, Kepala Dusun Daeng Rara, mantan Camat Tompobulu Nasruddin, Mega Putra Pratama, dan Anggota DPRD Kabupaten Maros Hasmin Badoa.

Saksi Hasmin Badoa menjelaskan, tanah yang dibeli Nurdin Abdullah (NA) di kawasan pucak adalah milik Abdul Samad, luasnya 6 bidang dan milik Muhammad Nasrun seluas 3,2 hektare. Pada saat itu, Hasmin Badoa berperan menghubungkan NA dengan penjual tanah dan dipercaya untuk melakukan pembayaran.

“Saya dapat info dari dg Rala (Kepala Dusun Arra) kalau ada yang mau jual tanah atas nama Pak Samad. Saya sampaikan ke Pak NA, kemudian beliau cek tanah itu, Pak NA suka tanahnya jadi ketemu sama Pak Samad yang pada saat itu punya Sertifikat Hak Milik (SHM),” ungkap adik Ipar NA ini.

Anggota DPRD Maros ini pun mulai melakukan penawaran kepada Abdul Samad. Hingga akhirnya, tanah tersebut dijual Rp17 ribu per meter, totalnya Rp2,2 miliar.

“Jadi saya sampaikan ke pak Nurdin jika harganya Rp 17 ribu dari pak Samad. Pak Nurdin tawar R15 ribu. Tapi pak Samad tidak mau,” ucapnya.

Setelah itu, dirinya memberikan panjar kepada Abdul Samad sekitar Rp 100 juta. “Harganya Rp2,2 miliar, tapi saya panjar dulu Rp100 juta ke Pak Samad, kemudian diurus legalitasnya dan saya bayar sisanya,” terangnya.

Terkait sumber dana, Hasmin Badoa mengaku uang tersebut adalah dana pribadi Nurdin Abdullah (NA). Dibayarkan secara berangsur. “Semuanya tunai, saya ambil dari pak Nurdin di rujab waktu itu. Dibayar 2 kali awalnya Rp100 juta lalu dua minggu kemudian Rp2,2 miliar,” ungkapnya.

Saksi lainnya yakni Muhammad Nusran juga mengungkapkan, tanahnya seluas 3,2 hektare juga dibeli oleh Nurdin Abdullah. Tanahnya beririsan dengan tanah milik Abdul Samad.

“Awalnya saya tidak mau jual, tetapi Pak Abdul Samad ternyata sudah jual tanahnya yang beririsan dengan tanah milik saya. Jadi saya fikir lebih baik dijual juga,” bebernya.

Soal harga, Muhammad Nusram menjualnya dengan harga Rp15 ribu permeter sehingga totalnya Rp544 juta. “Totalnya Rp544 juta diangsur oleh Pak Gub selama dua kali bayar sekitar Juli 2020. Yang pertama Rp300 juta, sisanya Rp244 juta cash,” sebutnya.

Adapun transaksi jual beli dia lakukan tidak langsung melalui Nurdin Abdullah, tapi melalui Hasmin Badoa. “Saya tidak pernah ketemu (Nurdin Abdullah) dan hanya diwakili pak Hasmin Badoa,” ujarnya.

Sementara Camat Tompobulu, Nasaruddin Baso yang mengurus semua surat-surat pengalihan kepemilikan lahan tersebut menyebutkan jika ada beberapa pemilik. Dalam penandatangan pengalihan lahan tersebut kata dia, Nurdin Abdullah dengan pemilik tidak dipertemukan secara langsung. Para pemilik hanya bertemu di rumah Hasmin Badoa yang ada di wilayah kecamatan Manggala kota Makassar. “Di rumah pak Hasmin,” ucapnya.

Adapun Kepala Dusun Arra Nompo Daeng Rala hanya menjadi perantara mengenai jual beli lahan tersebut. “Daeng Bora sampaikan kepada saya jika pak Nurdin mau beli tanah,” katanya.

Bahkan dirinya mengakui melakukan penandatangan jual beli tersebut. “Iya (Jadi saksi penandatangan) pak camat (Nasaruddin Baso) yang bawakan (surat-surat pengalihan tanah),” ucapnya.

Untuk harganya, kata dia, tidak tahu menahu berapa harga lahan tersebut dan kapan penyerahannya. “Saya kurang tau harga berapa karena saya tidak perhatikan. Tidak saya lihat (penyerahannya),” singkatnya.

Adapun JPU KPK, Siswandono menduga uang yang digunakan Nurdin Abdullah membeli tanah bersumber dari kasus tengah dijalaninya yaitu suap dan gratifikasi.

Hanya saja pihaknya masih akan melakukan analisa, lantaran masih banyak saksi yang akan memberi kesaksian untuk membuktikan hal tersebut. “Apakah uang hasil pembelian itu, ada hubungannya dengan tindak pidana nanti kami analisa, kami pasti punya dugaan, masih banyak saksi yang akan dihadirkan,” tegasnya.

Rekening Mega Jadi Jalur Terima Uang Edy Rahmat

Sementara itu, saksi Mega Putra Pratama yang hadir melalui virtual dicecar sejumlah pertanyaan oleh hakim yang dipimpin Ibrahim Palino mengenai keterkaitannya dengan Edy Rahmat saat menerima transfer lewat rekening. “Apakah pak Edy Rahmat meminta rekening saudara?”, tanya hakim.

Saksi Mega membenarkan hal tersebut. “Iya pak”, singkat Mega.

Hakim kemudian meminta saksi Mega menjelaskan secara singkat kejadian tersebut. “Bisa saudara jelaskan singkat?” tanya Hakim.

Saksi Mega memberikan penjelasan saat ia dimintai rekening oleh Edy Rahmat. “Pada saat itu saya dimintai nomor rekening, kemudian saya kasi nomor rekening mandiri atas nama saya sendir,” ujar Mega.

“Besoknya, tiba-tiba ada uang masuk ke rekening saya,” lanjut Mega.

Hakim mempertanyakan berapa jumlah uang yang masuk tersebut. Saksi Mega menjawab, rekening masuk sejumlah Rp50 juta,” terangnya.

Kesaksian Mega mengatakan bahwa uang yang masuk tersebut diberikan ke Edy Rahmat dalam bentuk tunai dan transfer. “Sebagian saya transfer, sebagian saya ambil tunai, lalu saya serahkan ke Pak Edy Rahmat,” terang Mega.

Menurut Saksi Mega Putra Pratama, kejadian yang sama terjadi keesokan harinya. Rekeningnya kembali menerima transfer dari atas nama pengirim sebelumnya. “Besoknya ada lagi,” katanya.

Hakim bertanya jumlah transfer yang masuk tersebut. “87 juta, lewat rek sama,” terang Mega.

Seperti sebelumnya, uang tersebut diserahkan ke Edy Rahmat. “Lapor kembali ke pak Edi, sama seperti kemarin, Rp50 juta saya transfer, Rp37 jutanya saya serahkan tunai,” terangnya. (*)