oleh

DPMPTSP Pinrang Pastikan Penuhi 14 Poin Standar Pelayanan

PINRANG, RAKYATSULSEL.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang memiliki muatan standar pelayanan publik yang selaras dengan pasal 21 Undang Undang No. 25 Tahun 2009, pasal tersebut mengamanatkan harus ada 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik,

Kepala Dinas DPMPTSP Pinrang, Andi Mirani menuturkan, dalam setiap pelayanan publik harus ada 14 poin yang terdapat dalam standar pelayanan publik.

“Dasar sistem persyaratan sistem, mekanisme, prosedur jangka waktu penyelesaian, Biaya produk pelayanan sarana,prasarana atau fasilitas kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana,” jelas Andi Mirani, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/9).

Lebih jauh Andi Mirani menjelaskan, Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang terdiri dari pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Standar pelayanan tersebut juga akan berlaku sebagai standar pelayanan di tingkat daerah.

“Standar pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang mengamanatkan pembentukan standar pelayanan kepada satuan kerja yang lebih kecil untuk disesuaikan dengan karakteristik masing-masing, misalnya kondisi geografis dan karakteristik Perizinan dan Non Perizinan,” tutup Andi Mirani. (Amr)