oleh

Siswa SMA/SMK Tidak Wajib Tes Antigen

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tidak mewajibkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk melakukan swab antigen dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Imran Jausi mengatakan, Pemprov lebih mendorong siswa untuk melakukan vaksinasi. “Jadi bukan swab antigen. Siswa itu sekarang itu didorong vaksinasi,” ungkapnya Selasa (28/9/21).

Ia menjelaskan, dari 365 ribu siswa SMA di Sulawesi Selatan, baru 60 ribu siswa yang telah melakukan vaksin atau sekitar 16 persen.

“Karena dari 365 ribu itu murid SMA, baru sekitar 60 yang tervaksin. Berarti masih sekitar 16 persen. Artinya, yang perlu kita dorong adalah vaksinasi supaya bisa PTM,” tegasnya.

Ia menilai vaksinasi lebih efektif dibanding swab antigen. Dimana swab antigen hanya sebagai pendeksi sedangkan vaksin dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan meminimalisir siswa terpapar Covid-19.

“Yang kami ingin dorong sekarang itu lebih bagus itu vaksin karena lebih lama, swab antigen kan cuma deteksi, kalau vaksinkan minimal bisa membantu daya tahan tubuh, kalau pun terpapar tidak fatal,” jelasnya.

Namun, ia menyebut persyaratan swab antigen kepada siswa sebelum melaksanakan Pembelajaran Tatatp Muka (PTM) dinilainya boleh-boleh saja.

Kepala Sekolah SMA 15 Makassar, Bunyamin menyebut persiapan untuk Pembelajaran Tatap Muka tentunya akan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Tentunya saya ikut dari pemerintah yang membawahi saya, artinya SMA kan dibawahi oleh Pemerintah Provinsi,” ucapnya.

Ia menyebut sudah banyak siswa dari SMA 15 Makassar yang sudah melakukan vaksin. “Di sekolah saya melaksanakan vaksin dan sudah banyak siswa saya divaksin,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, SMA 15 Makassar telah melaksanakan vaksinasi massal untuk para pelajar dan masyarakat umum sebanyak kurang lebih 1300 peserta.

Ia menyebut, penerapan protokol kesehatan di SMA 15 Makassar untuk persiapan Pembelajaran Tatap Muka telah disiapkan bahkan sejak bulan Januari lalu, dengan menyediakan fasilitas seperti tempat cuci tangan dengan air mengalir dan hand sanitizer.

“SMA 15 itu Insya Allah, sebenarnya kita sudah siap dari bulan Januari, termasuk fasilitas protkes kita sudah siap. Ada semua tempat cuci tangan, air mengalir, hand sanitizer sudah siap semua bahkan jadwal pun sudah siap, jadi tinggal kapan memulai,” terangnya.

Terpisah, Pemerintah Kota Makassar memastikan simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas bakal digelar pada 4 Oktober 2021 mendatang.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menjelaskan, untuk tahap awal akan ada 30 sekolah yang akan melakukan PTM terbatas. Yakni 2 sekolah dari setiap kecamatan, masing-masing 1 sekolah negeri, dan 1 sekolah swasta. Selain itu, rombongan belajar (rombel) setiap kelas juga ikut dibatasi.

Simulasi ini akan dilakukan pada jenjang pendidikan SMP dan belum disarankan untuk dilakukan pada jenjang SD mengingat usia siswa SD yang belum bisa divaksin.

Sebelum simulasi dilakukan, kata Danny, pihaknya akan menggelar tes antigen kepada setiap siswa sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa siswa yang akan ikut dalam PTM terbatas berada dalam kondisi yang sehat dari Covid-19.

“Monitoring awal itu memastikan anak-anak kita sehat dengan antigen. Kemudian perminggu update dengan GeNose untuk memastikan paru-parunya sehat,” ungkap Danny.

Ketua Dewan Pendidikan Rudianto Lallo mendesak PTM harus segera dilaksanakan, mengingat posisi Makassar sudah berada pada level 2 PPKM dan merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“PTM ini sudah harus dilakukan. Makassar sudah ketinggalan, Jakarta saja yang Covid-nya lebih besar sudah PTM tiga bulan lalu. Jangan sampai gara-gara tidak PTM, anak-anak kita merasa sudah berhenti sekolah,” tegas RL–sapaan akrabnya, Selasa (28/9/2021).

RL menilai, siswa sekolah sudah terlalu lama melakukan pembelajaran daring namun justru menurunkan kualitas pendidikan. “Kualitas pendidikan kita ini menurun karena pembelajaran daring ini dinilai tidak efektif dibandingkan tatap muka. Pembelajaran daring ini juga tidak semua anak-anak kita bisa ikuti,” bebernya.

Ketua DPRD Kota Makassar ini menambahkan, Pemkot Makassar punya kapasitas dalam pendataan kasus Covid-19 di setiap wilayah. Sehingga, rekomendasi pembukaan sekolah bisa dilakukan berdasarkan data tersebut. (*)