oleh

Honorer Makan Gaji Buta

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Inspektorat Kota Makassar terus melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya tenaga kontrak fiktif di kecamatan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk delapan kecamatan dari 15 kecamatan di Makassar telah rampung.

Hasilnya, rata-rata tenaga kontrak yang jadi temuan sudah tidak melaksanakan tugasnya. Tetapi, gajinya masih tetap terbayarkan.

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Makassar, Sulaiman mengatakan pihaknya telah menyerahkan LHP ke delapan kecamatan. Itu, merupakan pemeriksaan reguler. Pemeriksaan seperti ini sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Delapan kecamatan yang dimaksud yakni Kecamatan Manggala, Makassar, Panakkukang, Mariso, Tallo, Ujung Tanah, Tamalate, dan Biringkanaya. “Ada rekomendasi dari setiap temuan. Misalkan dia sudah ada pengeluaran untuk belanja pegawainya, kemudian tidak melaksanakan tugas,” ujar Sulaiman, Selasa (28/9).

Terkait nilai temuan, Sulaiman enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan ke pihak kecamatan untuk menyampaikan LHP terkait tenaga kontrak fiktif tersebut.

“Kemarin (Senin) kami sudah serahkan LPH itu. Ada yang kasubag-nya menerima. Untuk nilainya bisa ditanyakan di sana (kecamatan). Tapi temuan ini harus ada pengembalian,” ungkapnya.

Plt Kepala Inspektorat Makassar, Siswanta Andi Attas sebelumnya mengakui indikasi adanya tenaga kontrak fiktif ini memang menjadi perhatian. Sebab, berdasarkan temuan awal, ada tenaga kontrak yang sudah tidak aktif tetapi namanya masih tercatat.

Siswanta mengungkapkan, tenaga kontrak yang disinyalir fiktif itu tercatat dalam surat keputusan (SK) Wali Kota Makassar. Namun, ia belum bisa memastikan berapa jumlahnya. Masih menunggu hasil pemeriksaan. “Sementara saya minta dan kumpulkan datanya dari Kasubag Pelaporan, kecamatan apa saja yang sudah selesai,” ucapnya.

Temuan tenaga kontrak fiktif ini sudah berulang kali mencuat. Pada 2020 lalu, jumlah tenaga kontrak di Pemkot Makassar sebanyak 8.449 orang. Sedangkan di 2019, tecatat ada 8.817 orang. Kala itu Inspektorat Makassar menemukan 396 tenaga kontrak yang disinyalir fiktif pada 2019.

Sementara itu, Camat Panakkukang, Andi Pangerang Nur mengaku belum menerima LPH tersebut. Akan tetapi, jika benar ada temuan tenaga kontrak fiktif, ia siap menindaklanjutinya sesegera mungkin.

“Pasti kita tindaklanjuti kalau sudah ada LHP-nya. Saya kan di kecamatan baru kurang lebih satu bulan, jadi dalam satu bulan ini saya pantau betul itu,” ucap Pangerang.

Dia menuturkan, setiap tenaga kontrak selalu dimonitoring melalui absen. Jika ada yang sepuluh kali tidak hadir tanpa keterangan dalam satu bulan, maka akan diberi teguran. Laporannya akan diteruskan ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Ada satu orang bulan ini yang saya kasih teguran. Dia sepuluh kali tidak hadir tanpa keterangan. Tapi setelah saya panggil, alasannya hp-nya rusak. Tapi orangnya ada,” bebernya.

Terpisah, Camat Tamalate, Fahyuddin juga mengaku belum menerima LHP tersebut. Namun ia memastikan untuk menundaklanjuti apa saja temuannya. Tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan rekomendasi LHP.

“Saya lihat dulu apakah ada di Tamalate. Kalau ada kita langsung kroscek. Tapi kita pasti tindaklanjuti. Kita lihat dulu bagaimana LHP-nya,” tandas Fahyuddin.

Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan akan melakukan tes ulang untuk ribuan tenaga kontrak di Kota Makassar. Pasalnya, data yang masuk mencapai 11 ribu orang padahal kebutuhan hanya 8 ribu.

“Tenaga kontrak saya akan tes kembali, semua mulai dari nol kita susun. Tenaga kontrak lama ataupun baru,” tegas Danny—sapaan akrabnya.

Danny juga akan memberikan reward kepada tenaga kontrak terbaik. Tujuannya untuk memotivasi tenaga kontrak agar bisa tetap bekerja maksimal. “Jadi nanti ada tenaga kontrak terbaik bulan ini, begitu juga dengan OPD. Mereka yang berkinerja bagus kita beri tunjangan,” ungkapnya.

Anggota DPRD kota Makassar, Ari Ashari Ilham mendesak Wali kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto untuk mengambil sikap ketegasan terhadap bawahannya di kecamatan.

“Jika temuan ini benar, maka harus ada langkah tegas dari pak Danny selaku wali kota. Kami memninta agar bertindak oknum yang bermain di tingkat Kecamatan,” tuturnya, Selasa (28/9/2021).

Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar itu menilai bahwa jika adanya tenaga kontrak fiktif dibiarkan akan menjadi beban bagi anggaran daerah di Pemkot.

Pasalnya lanjut dia, anggaran Pemkot yang sudah disiapkan sedemikian rupaya untuk kebutuhan lainnya. Bisa saja akan mengalir ke rekening tenaga honorer yang dititip oleh orang tak bertanggungjawab.

“Persoalan ini akan menguras beban anggaran daerah. Bayangkan saja kalau jumlah tenaga kontrak sudah ada, tapi proses penyaluran gaji terselip ke pihak lain yang mengatasnamakan tenaga kontrak,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia juga meminta agar pihak kecamatan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi temuan. Hal ini dipastikan merugikan keuangan Pemkot karena menyalahi prosedur yang berlaku.

“Jadi, perlu dicari tahu siapa dalang dibalik tenaga honorer titipan. Kalau perlu pihak kecamatan mempertanggungjawabkan. Ini persoalan biaya, rugi kas Pemkot. Masa orang tidak bekerja, gajinya tetap ada. Kan aneh,” pungkasnya. (*)