oleh

Realisasi Penerimaan PBB Rendah, 4 Camat di Makassar Minta Relaksasi Pajak

Adapun, Camat Panakkukang Andi Pangerang Nur mengatakan minimnya realisasi PBB di wilayahnya dipengaruhi oleh kebijakan Bapenda terkait larangan memungut iuran dari kelurahan. Itu sebabnya, pihaknya hanya sebatas memberi imbauan ke wajib pajak.

“Kami tidak memegang uang PBB dari masyarakat. Saat ini, metode kita hanya mengimbau langsung dan sosialisai melalui pengeras suara dari masjid,” ujar dia.

Kecamatan Tamalate dan Panakkukang merupakan dua dari empat kecamatan yang capaian realisasi pajaknya di bawah 50 persen. Dua kecamatan lainnya adalah Manggala dan Tamalanrea.

Kecamatan Panakkukang memungut Rp 18,44 miliar atau 49,72 persen dari target Rp 37,09 miliar, Kecamatan Manggala Rp 3,47 miliar atau 45 persen dari target Rp 7,71 miliar. Adapun, Kecamatan Tamalanrea Rp 11,25 miliar atau 44,56 persen dari target Rp 25,24 miliar, Kecamatan Tamalate Rp 12,56 miliar atau 38,79 persen dari target Rp 32,38 miliar. Sementara daerah pelabuhan Rp2,94 miliar atau 72,26 persen dari target Rp 4,07 miliar.

Kepala UPTD PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Indirwan Dermayasair, menjelaskan batas akhir pembayaran PBB hingga 30 September.

“Tapi biasanya kenapa mereka minim realisasi, karena masyarakat atau pelaku usahanya mau bayar pas menit akhir atau saat jatuh tempo,” ujar Indirwan Dermayasair.

Menurut dia, penerimaan per 27 September 2021 saja telah mencapai Rp8 miliar lebih. Nilai ini diyakini akan terus bertambah hingga batas akhir pembayaran. “Kami masih berikan batas waktu. Kami harap di situ ada kenaikan signifikan,” ujar dia. (Arm)