oleh

Realisasi Penerimaan PBB Rendah, 4 Camat di Makassar Minta Relaksasi Pajak

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Rendahnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) empat kecamatan di Makassar membuat pemerintah kecamatan minta kebijakan khusus. Salah satunya, permintaan untuk relaksasi pajak.

Permintaan itu dilontarkan oleh Camat Tamalate, Fahyuddin, Senin (27/9/2021). Menurut dia, banyak kendala yang dihadapi wajib pajak di daerah itu sehingga tingkat kepatuhan menyetor masih di bawah 50 persen.

“Faktor utama itu karena pandemi,” ujar Fahyudin.

Selain itu, lanjut dia, sejumlah lahan yang tersebar di kelurahan di Tamalate tengah bermasalah. Luas lahan itu sangat luas dan memiliki harga yang cukup tinggi.

Selain itu, lanjut dia, banyak pengelola wisata yang meminta pengurangan pembayaran PBB. Fahyudin mengatakan, permintaan itu akan diusulkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar.

“Kami minta Bapenda nonaktifkan sementara PBB lahan yang bersengketa sampai ada putusan inkrah,” kata dia.

Terkait luas dan harga yang harus disetor ke pemerintah, Fahyuddin berdalih pihaknya belum menghitung total nilai PBB pemilik lahan tersebut. Sementara, objek lahan bersengketa berada di Kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, dan Maccini Sombala.

“Ada juga lahan GMTD bermasalah, mereka ini yang belum bayar PBB,” ujar dia.