oleh

Pengawasan Izin Usaha Pemkot Lemah

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menilai jika Pemerintah Kota (Pemkot) masih lemah dalam hal pengawasan izin usaha.

Anggota Komisi C Bidang Keuangan, Fasruddin Rusli mendesak kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto melakukan audit untuk seluruh izin usaha perdagangan. Hal ini guna menghindari kesalahan administrasi.

“Kami menilai bahwa pemberian izin belum rapih di Kota Makassar. Terutama adalah izin terkait pembangunan usaha perdagangan. Kami sering menerima aduan terkait masalah ini. Seperti tempat usaha perdagangan yang hanya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun dimanfaatkan kepentingan lain,” tuturnya, Senin (27/9).

Menurut dia, itu adalah sebuah pelanggaran. Bangunan usaha perdagangan tak bisa serta-merta mendapatkan IMB. Harus dilengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin prinsip, seperti rekomendasi dampak kemacetan lalu lintas dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, lanjut Acil-sapaan akrab Fashruddin Rusli, meminta kepada Danny Pomanto untuk segera melakukan audit kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kalau semua terpenuhi, bisa memperoleh IMB sesuai lingkup kegiatannya. Tapi kalau tidak dipenuhi, maka bisa merugikan perekonomian daerah. Karena itu kan sumber penghasilan Pemkot,” paparnya.

Acil mencontohkan, soal alih fungsi bangunan yang terjadi di Jalan Boulevard, sebelum bangunan tersebut difungsikan sebagai hotel, belakangan aktivitas tempat tersebut justru menjadi swalayan.

“Hal ini lah yang dikatakannya seharusnya terlebih dahulu melengkapi persyaratan. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran. Jika belum mengantongi izin peralihan fungsi bangunan, maka kegiatan bisa dikatakan ilegal. Kami meminta pemerintah audit ini. Apalagi OPD terkait tidak bertindak tegas alias membiarkan hal itu terjadi,” imbuh Acil. (*)