oleh

Legislator PAN Sebut APBD Pokok Bulukumba 2022 Berpotensi Molor

BULUKUMBA, RAKYATSULSEL.CO – Anggota DPRD Bulukumba dari Fraksi PAN mengapresiasi diajukannya Ranperda Perubahan APBD 2021. Keterlambatan penyerahan Rancangan APBD Perubahan 2021 diserahkan ke DPRD terkait dengan KUA-PPAS terlambat diserahkan ke DPRD.

Padahal idealnya, akhir Bulan September Pemerintah Daerah sudah menyerahkan Rancangan APBD Pokok tahun 2022 kepada DPRD untuk dibahas.

Menurut juru bicara Fraksi PAN DPRD Bulukumba, Hj Nuraidah keterlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada terlambatnya pengesahan APBD Pokok 2022, yang pada akhirnya akan berdampak pada keterlambatan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia mengatakan, perlu strategi tertentu untuk mendorong percepatan penyusunan APBD 2022 di tengah masa pandemi dan transisi regulasi.

Di sidang paripurna DPRD, legislatir PAN, Hj Nuraidah, berharap agar masalah ini jadi perhatian Bupati. Fraksi PAN menyadari, penyusunan Perubahan APBD 2021 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19. Pandemi ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran melalui penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

Perubahan ini menuntut Pemda melakukan penyesuaian. Regulasi yang berubah terkait dengan penyusunan APBD adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 menjadi PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan regulasi yang baru adalah Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan
Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Sal)