oleh

Ricuh, Musda Golkar Lutim Ditunda

LUWU TIMUR, RAKYATSULSEL.CO – Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD II Partai Golkar Luwu Timur (Lutim) terpaksa ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Seyogyanya, Musda yang akan memilih pucuk pimpinan DPD II Golkar Lutim akan diikuti dua legislator Partai Golkar Lutim, yakni Aripin dan Mahading. Namun karena adanya kericuhan, panitia Musda akhirnya memutuskan ditunda.

Situasi langsung memanas ketika Musda dibuka Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe selesai. Seluruh pengurus DPD II Golkar Lutim merangsek masuk ke ruang Musda karena menganggap itu adalah hak mereka untuk mengikuti jalannya Musda.

Eks Sekretaris Golkar Lutim, Andi Zulkarnain keberatan ketika dilarang masuk ke arena Musda. “Kenapa mau dibatasi, ini Musdanya DPD II Golkar Lutim, kami ini pengurus DPD II Golkar,” ujar Andi Zulkarnain.

Tak lama berselang, kader lainnya juga keberatan dilarang masuk. “Ada apa ini, kami mau dibatasi. Kalian dari DPD I kami ini yang mau berdarah-darah membesarkan Golkar di Lutim,” ucap salah satu kader, Bakratan.

“Kalian datang mau bikin kacau, kalau kalian tidak senang langsung main pecat. Ini yang membuat tatanan Golkar di Lutim ini rusak,” lanjut Bakratan.

Denis, selaku Pincam Nuha, juga nyaris terlibat adu fisik dengan anggota Golkar di Musda tersebut. “Kalian datang hanya memperlihatkan tangan besi. Asal tidak suka pecat. Kalian tidak tahu orang yang kalian pecat itu yang berjuang membesarkan Golkar di Lutim,” ungkap Denis.

Plt Golkar Luwu Timur, Andi Marzuki Wadeng membenarkan jika pelaksanaan Musda Golkar ditunda sampai waktu yang belum ditentukan “Iya (Ricuh) hanya miskomunikasi saja,” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah kader yang tidak menerima Aripin untuk memimpin Golkar lima tahun kedepan. “Iya kira-kira begitu (ada kader tidak menerima),” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Arfandy Idris mengatakan, soal tudingan pencopotan beberapa kader sudah sesuai dengan kesepakatan dan pembicaraan saat rapat.

“Sebenarnya tidak ada masalah dalam proses itu (pergantian pimpinan kecamatan dan pergantian Plt). Tapi ini diikuti kepentingan berbeda,” ujarnya. (Fah-Son)